Rabu, 1 Oktober 2025

Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak dalam Penyelasaian Permasalahan Habitat Orangutan di Batangtoru

Onrizal menyebutkan, pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan Batangtoru yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis

Tribunnews.com/Ibriza Ā 
Peneliti Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera, Onrizal menyampaikan, perlu kolaborasi berbagai pihak dalam penyelesaian permasalahan habitat orangutan di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 

"Ini persoalannya adalah karena rendahnya produktivitas. Misalnya dalam (bisnis) pertanian. Sehingga membutuhkan lahan yang luas," katanya.

Onrizal kemudian menuturkan, perlu adanya intervensi teknologi dalam mendorong peningkatan produktivitas itu.

"Sehingga kita tidak perlu lahan yang luas. Sehingga tekanan terhadap habitatnya itu menjadi kecil," ungkapnya.

Baca juga: KLHK Berjanji Akan Mengecek Deforestasi di Batangtoru Tapanuli Selatan

Ia menyinggung, hal itu bisa direalisasikan juga melalui kebijakan dari Pemerintah.

"Dunia bisnis itu akan tergantung dengan baik atau tidaknya ekosistem alamnya. Karena itu akan saling berhubungan," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Green Justice Indonesia Dana Tarigan angkat bicara terkait upaya yang perlu dilakukan Pemerintah untuk menangani berbagai ancaman terhadap ekosistem hutan Batangtoru, di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Dana mengatakan, Pemerintah setempat perlu mengkaji ulang pemberian izin operasi perusahaan yang ada di Batangtoru saat ini.

"Pertama itu harus di-review izin yang ada saat ini. Di zona-zona inti gitu ya dan memang sudah akan banyak eksploitasi kedepannya, itu memang harus segera di-review. Jangan diteruskan," kata Dana, saat ditemui, Sabtu (3/12/2022).

Ilustrasi orangutan
Ilustrasi orangutan (ist)

Bahkan, Dana meminta Pemerintah setempat untuk tidak menerima dulu investasi yang akan masuk kedepannya.

"Lalu, coba menahan dulu semua investasi yang akan masuk kedepan. Siapa tau ada yang masuk, itu harus ditahan dulu. Jangan masuk karena ini sudah sangat mengkhawatirkan," tegasnya.

Ia kemudian menuturkan, karena kondisi lanskap Batangtoru yang kian mengkhawatirkan, Pemerintah perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku perusakan.

"Baik itu ilegal atau legal," ujarnya.

Selanjutnya, Dana meminta agar Pemerintah dapat mendengarkan masyarakat lokal yang memiliki kearifan lokal, pengetahuan empiris, yang sudah turun temurun terbukti bisa melindungi hutan.

"Jadi apa yang selama ini mereka lakukan, kearifan lokal seperti apa, itu harus diadopsi untuk mendorong kebijakan yang lahir nantinya," tutur Dana.

Selanjutnya, Dana meminta Pemerintah untuk meningkatkan status perlindungan hutan Batangtoru agar tidak sembarang orang bisa masuk untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved