Datangi Desa Wadas, Tim dari KSP Jalankan Perintah Jokowi untuk Komunikasi dan Merangkul Semua Warga

Presiden Jokowi ingin semua masyarakat Wadas bisa dirangkul, baik yang pro maupun yang kontra.

Baca juga: NU Purworejo Siap Bantu Ganjar Pranowo Dialog dengan Warga Desa Wadas

"Harapan Presiden, tetap program strategis nasional bisa dilaksanakan. Tetapi, harus dicari apa cara-cara komunikasi agar tidak ada masyarakat yang merasa terpinggirkan. Tidak ada masyarakat yang merasa terkalahkan, semua harus dirangkul," ungkap Johanes.

Selain itu, Johanes menyebut Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi jika diperlukan.

Serta penggunaan komunikasi yang harus menjadi kunci dalam permasalahan di Wadas ini.

"Kalau ada permasalah ya kita perbaiki. Kalau ada hal-hal yang harus dievaluasi ya harus dievaluasi. Jadi tetap komunikasi harus dijaga. Tetap kata kunci dari presiden itu komunikasi terus, jangan pernah lelah," pungkasnya.

Baca juga: Polisi Masih Berjaga di Desa Wadas, Legislator PKB Minta Kapolri Segera Tarik Anggotanya

Warga Desa Wadas Tolak Pertambangan sejak 2013

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sudah lama menolak wilayahnya dieksploitasi.

Mereka lantang menyuarakan tolak tambang di Wadas bahkan sejak tahun 2013.

Hal itu pula yang memantik perlawanan terhadap pemerintah karena tak ingin Wadas menjadi lokasi Bendungan dan Pertambangan Andesit.

“Penolakan warga itu sudah sangat lama. Bahkan sejak 8 tahun lalu, mereka keras menolak desanya dijadikan tambang dari 2013 lalu,” kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi LP3ES bertajuk Bekerjanya Hukum Represif-Belajar dari Kasus Wadas, Sabtu (12/2/2022).

Baca juga: Pesan Komnas HAM ke Ganjar dalam Tangani Konflik Wadas: Pakai Cara Humanis, Minta Warga Tak Ditekan

Isnur menambahkan, warga Wadas sangat teredukasi soal kerusakan alam.

Maka penolakan yang dilakukan hingga bersinggungan dengan aparat merupakan proses sosialisasi yang sering diterima oleh aktivis lingkungan dan pihak-pihak yang berupaya melestarikan kekayaan alam Desa Wadas.

"Mereka paham betul dengan sumber penghidupannya di Wadas. Makanya mereka lantang menolak soal rencana pendirian tambang karena sangat teredukasi dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan," tutur Isnur.

Meski lantang menolak pembangunan tambang dan bendungan, warga dipaksa untuk melakukan penandatanganan oleh pihak tertentu.

Baca juga: Komnas HAM: Pemprov Jateng Agar Ubah Pendekatan untuk Selesaikan Masalah di Desa Wadas

Hal inilah yang memantik emosi sebagian warga hingga terjadi gesekan yang terjadi beberapa hari lalu.