Selasa, 30 September 2025

Pembangunan Waduk di Purworejo

Konflik Wadas, Anggota Komisi III Sebut Komunikasi dan Sosialisasi Selama Ini Macet dan Tak Tuntas

Sebelum menggelar rapat dengan Gubernur Jawa Tengah dan pihak terkait, Komisi III juga telah mengunjungi Desa Wadas.

Penulis: Daryono
Editor: Arif Fajar Nasucha
Twitter Wadas Melawan
Ratusan polisi diterjunkan di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2/2022). 

"Ada juga pertimbangan terhadap kawan-kawan yang belum setuju. Kemarin, ada isunya soal quarry, potensi lingkungan yang akan rusak, kondisi geologis yang ada di sana, saya kira butuh ruang untuk menjelaskan."

"Sehingga, para ahli akan bisa diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjelaskan kepada mereka," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (11/2/2022).

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. (Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV)

Menurutnya, pertemuan dengan kelompok yang kontra bersama para ahli menjadi penting untuk membantu menjelaskan kepada warga.

"Maka pertemuan dengan kelompok yang kontra menjadi penting."

"Saya sampaikan ke Pak Mahfud ada banyak orang siap yang membantu memfasilitasi, mendampingi kelompok yang belum menerima," jelas Ganjar.

Baca juga: PSI: Pembangunan Harus dengan Musyawarah dan Tanpa Kekerasan di Desa Wadas

Lebih lanjut, Ganjar menambahkan, kegiatan pertemuan dengan warga Wadas yang kontra sedang dipersiapkan.

"Insyaallah sedang dirumuskan, agar ini semua bisa berjalan dan membuka ruang dialog seluas-luasnya," ucapnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara menyatakan, pertemuan di Desa Wadas nantinya merupakan tindak lanjut dari ketidakhadiran warga kontra tambang pada Januari 2022 lalu di Semarang.

Beka menjelaskan, alasan ketidakhadiran warga kontra lantaran tidak terpenuhinya syarat yang diajukan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa).

Terdapat enam persyaratan dari Gempa Dewa.

Pertama dan kedua, tidak ada aktivitas apapun selama dialog.

Ketiga, soal representasi warga yang menolak datang semua ke Semarang.

"Terus kemudian (dialog) juga dibuat terbuka artinya live streaming. Lalu mereka meminta dialog dilakukan di Wadas, terakhir dialog tersebut fokus pada penolakan warga untuk mencari alternatif solusi," kata Beka dengan menyingkat surat kiriman Gempa Dewa.

Dikutip dari Kompas.tv, Beka mengatakan, beberapa hal memang tidak bisa diwujudkan salah satunya terkait jumlah warga Wadas yang harus datang seluruhnya.

Baca juga: Beda Temuan Ganjar dan YLBHI Soal Penangkapan Warga Desa Wadas, Ganjar: Bukan Penangkapan

Beka menjelaskan, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena mengacu pada protokol Covid-19.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved