Sabtu, 4 Oktober 2025

Liputan Khusus

Lembang Melepaskan Diri, Kabupaten Bandung Barat Makin Berantakan

Menurut anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, apabila Lembang memisahkan diri, Kabupaten Bandung Barat makin berantakan.

Editor: cecep burdansyah
Tribun Jabar/Zelphi
Pesilat Paguron Panglipur Pamager Sari, Padepokan Pasir Ipis, Jaya Giri, Lembang memperagakan jurus silat menggunakan Pusaka Karatuan usai prosesi Nyekar Tawasulan Nyi Mas Ratu Sobrah Kancana di Gua Pawon, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (19/5/2021). Gua Pawon yang merupakan lokasi yang pernah dijadikan tempat tinggal manusia prasejarah yang selama ini dijadikan sebagai kawasan wisata edukasi saat ini sepi pengunjung. Seperti yang diungkapkan Heri Pratomo sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, di lokasi ini ke depannya akan dibuat bangunan yang menyimpan sejarah situs purbakala karena banyak ditemukan artefak tempat tinggal manusia prasejarah. Tribun Jabar/Zelphi 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG BARAT- Anggota DPRD Kabupaten Barat (KBB) menilai wacana pemekaran Kawasan Bandung Utara (KBU), yang meliputi Kecamatan Cisarua, Parongpong, dan Lembang, masih agak sulit untuk diwujudkan karena sejumlah alasan. Satunya adalah kondisi KBB yang masih karut-marut.

Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmajaya mengatakan, sekalipun sudah berusia 13 tahun, kondisi KBB belum seperti yang diharapkan.

"Pemerintah kita juga, terus terang saja masih belum mapan, dan berjalannya juga masih tertatih tatih," ujarnya kepada Tribun di kantor DPRD KBB, Rabu (2/6).

Masih tertatih-tatihnya KBB, menurut Wendi, karena dua bupatinya terjerat kasus hukum hingga akhirnya KBB sulit untuk berkembang. Sedangkan plt bupati yang saat ini bertugas, masih berupaya melakukan tambal sulam kekurangan kinerja bupati yang dulu.

Wendi mengatakan, seandainya tiga kecamatan di KBU itu, terutama Kecamatan Lembang lepas dari KBB, maka hal tersebut akan membuat KBB semakin sulit untuk berkembang karena bakal kehilangan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau Lembang yang menjadi sumber PAD terbesar ini lepas, KBB bagaimana? Jadi, intinya orang Lembang jangan egois. Bagaimana dengan wilayah lain, terutama selatan," kata Wendi.

Namun, kata Wendi, pemekaran KBU itu bukan tidak mungkin dilakukan jika pemerintah sudah bisa menata daerahnya mulai dari wilayah barat, selatan, maupun daerah utara itu sendiri.

Hanya saja, kata dia, untuk pemekaran wilayah tersebut membutuhkan waktu yang lama, apalagi dalam aturan pemekaran yang terbaru, bahwa pemekaran itu syarat utamanya harus terdiri dari lima kecamatan.

"Sementara ini mereka (komite pemekaran KBU) hanya berkaca ke Kota Cimahi. Mereka berpikir Cimahi saja bisa, kalau itu kan diskresi kekhususan karena Cimahi kota administratif," ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi apa yang menjadi keinginan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komite Pemekaran KBU yang ingin KBU menjadi daerah otonom.

Namun, kata Wendi, mereka harus terlebih dahulu memikirkan tahapan administrasinya.

"Daripada berpikir memekarkan KBU ataupun Kota Lembang, lebih baik berpikir bagaimana memekarkan desa-desa di Lembang, supaya Lembang sendiri bisa menjadi dua kecamatan," kata Wendi.

Sebelumnya, Ketua Tim Inisiator Komite Pemekaran KBU, Agung Darsono, mengatakan rencana pemekaran KBU itu merupakan rencana yang terukur dan sistematis karena hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Tentunya rencana ini dalam rangka untuk mempermudah pelayanan dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (1/6).

Agung juga mengatakan, komite sudah melakukan sosialisasi untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui tim jejak pendapat dan pihaknya juga selama ini sudah berkoordinasi dengan DPRD KBB.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved