Doni Monardo Cek Kendala Penanganan Covid-19 di Kalsel

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo kunjungan kerja ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (7/6/2020).

Kunjungan Doni Monardo guna memastikan kesiapan, kapasitas dan infrastruktur terkait penanganan virus corona (COVID-19) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Selain itu, sekaligus sebagai respon cepat atas arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan COVID-19 pada Senin (2/6/2020).

Turut serta dalam rombongan, dua pejabat lainnya yakni Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Baca: Politikus Amerika: Kami Punya Bukti China Sabotase Pengembangan Vaksin Corona

Mengawali agenda kunjungan kerja, Doni Monardo bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menkes Terawan meninjau laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru, yang berada di bawah wewenang Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun BBTKLPP tersebut sebelumnya telah ditunjuk Kementerian Kesehatan menjadi satu-satunya laboratorium COVID-19 dan menjadi satu-satunya yang dimiliki Pemprov Kalsel.

Dalam peninjauan tersebut, Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dua pejabat serta para rombongan melihat langsung apa yang menjadi kendala di lapangan sehingga memicu angka kasus COVID-19 di Kalsel mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Baca: Penambahan Kasus Positif Corona Masih Terjadi, DKI Jakarta Tertinggi dan Nomor Dua Jawa Timur

Hal pertama yang menjadi permasalahan adalah terbatasnya infrastruktur dan jumlah untuk alat uji spesimen, seperti tes cepat Polymerase Chain Reaction (PCR), minimnya alat kesehatan penunjang penanganan COVID-19 dan sumber daya manusia.

Selama ini, laboratorium BBTKLPP Banjarbaru hanya memiliki 2 unit alat TR-PCR kapasitas pemeriksaan 134 perhari, di mana kemampuan pemeriksaan yang dapat dilakukan sebanyak 204 perhari.

Kapasitas tersebut diketahui tidak mampu mengatasi lonjakan pasien.

Hal itu juga dibenarkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah alat uji spesimen, juga alat-alat kesehatan lainnya.

Baca: Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo Umumkan Pembukaan Kembali 9 Sektor Ekonomi

“Alat uji sampel kita sedikit. Untuk melakukan testing massal kami kewalahan,” jelas Sahbirin, seperti dalam rilis yang diterima Tribunnews.com.

Sejalan dengan itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga mengatakan bahwa dengan terbatasnya alat uji sampel membuat data menjadi tertumpuk dan masuk antrean yang pada akhirnya menjadikan data menjadi naik secara drastis, setelah hasil pemeriksaan keluar dan dilaporkan secara bersamaan.

“Penumpukan tersebut kemudian yang menyebabkan angka penambahan naik drastis, sebab hasil tes dari antrean yang sudah keluar kemudian dilaporkan secara bersamaan,” kata Ibnu.

Di samping itu, keterbatasan dalam pemeriksaan yang akhirnya menimbulkan antrean juga berpengaruh pada mentalitas pasien atau orang dalam pemeriksaan.