Wacana Larangan Mudik, Sri Sultan HB X Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA  - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X,  menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait kebijakan larangan mudik.

Ini seusai mengikuti rapat yang dilakukan via teleconference dengan para gubernur daerah lain, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Selasa (31/3/2020).

Sultan menjelaskan bahwa agenda besar pertemuan tersebut adalah membahas kebijakan mudik.

Ia mengatakan bahwa rapat tersebut masih dalam rangka menghimpun masukan dan rekomendasi gubernur sebelum pemerintah pusat menentukan kebijakan lanjutan yang diputuskan langsung oleh Presiden.

"Jadi sebetulnya nggak ada keputusan. Nanti kita mengusulkan harapan seperti apa. Satu materinya, mudik itu dilarang atau nggak. Kelihatannya tadi kita sepakat bagaimana DKI Jakarta kalau pemudik tidak boleh pulang, maka di-close. Dan orang dari luar tidak boleh masuk DKI dan sekitarnya. Berarti ada warga yang mungkin PHK dan mungkin perlu dibantu untuk hidupnya. DKI Jakarta harus menanggung 3,7 juta orang kalau itu dilakukan. Ini bagaimana masalah ini," bebernya.

Ia menjelaskan masalah tersebut bukan hanya menjadi persoalan DKI Jakarta, namun juga provinsi lain mengingat banyak pendatang yang bekerja maupun tinggal di sana.

Baca: Dukung Perppu atasi Covid-19, PAN: Dananya Jangan Berasal dari Sumber Utang Luar Negeri

Baca: Ramalan Zodiak Besok Rabu 1 April 2020: Leo Cemas Hadapi Kendala, Capricorn Bersemangat Capai Tujuan

Sri Sultan pun mengatakan bahwa mereka yang tinggal di DKI Jakarta butuh kepastian untuk tetap tinggal di dalam DKI Jakarta yang notabene merupakan zona merah  penyebaran virus corona covid-19.

Besaran bantuan yang diberikan, dikatakan Sultan juga menentukan apra pendatang tersebut  tinggal atau memilih pulang ke kampung halaman masing-masing.

"Kalau kecil, lebih baik dia pulang. Harus menarik untuk biaya hidup karena tidak boleh dan tidak ada orang jualan. Bagaimana dia makan wong nggak punya penghasilan," urai Sultan.

Raja Keraton Yogyakarta tersebut menambahkan, bahwa bila tidak menempuh langkah tersebut, maka tidak akan bisa menekan kemungkinan lonjakan manusia yang memilih untuk mudik.

Pulangnya pendatang dari DKI Jakarta memang akan membuat wilayah tersebut berangsur membaik, namun tidak bagi provinsi lain tempat tujuan mereka.

"Tapi (zona) merah di daerah akan jadi lebih tinggi. Ini jadi salah satu solusi bagaimana mengendalikan pemudik agar proporsional," tambahnya.

Selanjutnya, ketika DKI Jakarta dan sekitarnya dinyatakan sebagai wilayah yang ditutup dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka ia dan gubernur lain berharap bahwa pemerintah pusat akan mengumumkan wilayah mana saja yang harus ditutup.

"Bagaimana mereka ada keputusan dalam mengendalikan transportasi umum maupun mobil pribadi. Daerah yang mau tutup (warganya) akan mencuri-curi pakai mobil sendiri kan bisa. Pengertian memang tidak sepenuhnya ditutup, bagi mereka yang tetap mau tinggal di Jakarta tidak punya penghasilan akan dijamin, kan berarti ada yang keluar," urainya.

Baca: Pemkab Buleleng Jadikan RS Giri Emas Sebagai Ruang Isolasi PDP Covid-19

Baca: Komisi III DPR Desak Kapolri Lebih Intensif Berkoordinasi dengan BNPB Tangani Pandemi Covid-19

Tapi, lanjut Sultan, karena Jakarta adalah wilayah merah, maka ia meminta agar ada penentuan rute mudik.

Misalkan akan ke arah timur, baik ke Jawa Tengah, DIY, maupun Jawa Timur, harus sesuai dengan titik-titik yang ditentukan.

"Misal dari Bekasi, yaudah lewat tol saja lalu lewat Brebes, tapi nggak boleh dia nanti masuk Bandung terus maunya lewat Cilacap. Kalau ini hijau, yang dateng merah, dia berhenti di warung makan siang, makan malam, atau nginep, bukan memutus rantai virus, yang hijau pun bisa jadi merah. Berarti bukan penyelesaian. Jadi rute ditentukan. Ada yang harus ditindak lanjut. Ini kegiatannya masih akan panjang," tuturnya. 

Tak Tutup Akses Masuk DIY

Menyikapi pendatang dari luar DI Yogyakarta yang masuk ke wilayah dalam rangka mudik yang lebih awal, Sri Sultan mengungkapkan bahwa tidak ada niatan sedikitpun untuk menutup gerbang DI Yogyakarta bagi mereka yang mau pulang ke DI Yogyakarta.

"Saya tidak persoalkan pemudiknya, wong mau ketemu saudara kembali ke tempatnya kok nggak boleh, biarin saja. Yang penting dia bisa kita kontrol dan dia bisa mendisiplinkan diri tidak menular kalau dia positif," urainya.

Faktanya, lanjut Raja Keraton tersebut, kasus Covid-19 di DI Yogyakarta bukanlah local transmission, melainkan mereka yang tiba di DIY sudah membawa pulang virus tersebut.

"Ada orang Yogya keluar, pulang bawa virus. Jadi sebelum 10 hari dari sekarang, kira-kira hampir 400 yang ODP. Tapi sampai 10 hari terakhir jadi 1.870 (ODP) mayoritas pendatang."

"Saya tidak mempermasalahkan pendatang atau tidak, tapi motivasi pendatang apa. Pendatang belum tentu mau mudik, mau ketemu keluarga, mungkin karena pedagang di Jakarta zona merah lebih baik pulang, di Jakarta kena PHK beban hidup di Jakarta mahal muleh wae, motif macem-macem," beber orang nomor satu di DIY tersebut. 

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Sri Sultan HB X Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Wacana Larangan Mudik