Plt Kapolri Jamin Keamanan di Wamena
Jaminan keamanan itu, sebut Ari Dono, tentu tidak dilakukan sendirian oleh Polri
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono menegaskan, Polri memberikan jaminan keamanan di wilayah Wamena dan sekitarnya.
Hal ini khususnya dalam rangka pemulihan situasi dan kondisi pasca insiden kerusuhan yang sempat terjadi di sana.
“Keamanan merupakan syarat keberlangsungan rehabilitasi dan pembangunan di Wamena khususnya dan Papua pada umumnya,” kata Ari Dono ketika mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara di Wamena, Senin (28/10/2019).
Baca: Resiko Kesehatan Di Balik Penggunaan Dark Mode
Baca: Presiden Jokowi Kantongi Nama-nama Wantimpres, Moeldoko: Akan Diisi Unsur Profesional
Baca: Dulu Tak Pernah Balas Komentar Netizen, Kini Raffi Ahmad Akui Sesekali Membalasnya, Ini Alasannya
Jaminan keamanan itu, sebut Ari Dono, tentu tidak dilakukan sendirian oleh Polrid.
Namun, tentu saja melibatkan unsur dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, Ari Dono juga mengajak masyarakat luas untuk tidak lagi berkonflik, tidak mudah terpancing isu dan provokasi.
“Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas untuk tetap kondusif. Kalau pembangunan maju maka kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud,” lanjutnya.
Pada kegiatan itu sendiri, Presiden Joko Widodo yang datang didampingi Ibu Negara termasuk beberapa pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan beberapa menteri lain, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Presiden sendiri menekankan Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak.
“Tentunya untuk mengelolanya dibutuhkan berbagai kearifan,” kata Presiden dalam kunjungan pertamanya pasca terpilih dan dilantik di periode ke-2 ini.
Pihaknya menjanjikan pemulihan kondisi pasca kerusuhan dengan cepat, di antaranya memperbaiki sejumlah perkantoran yang rusak akibat rusuh. Presiden juga membahas beberapa hal lain, seperti pembangunan infrastruktur baru hingga rencana pemekaran wilayah khusus di Papua.
“Mari keamanan kita jaga bersama agar ini jadi komitmen kita, kejadian ini (rusuh) jangan terulang lagi. Perlu peran kita semua untuk memulihkan kondisi ini,” ungkap Presiden.
Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka meninjau situasi pasca kerusuhan pada tanggal 23 September 2019 lalu. R
juga menerima ide dan masukan dari beberapa tokoh masyarakat setempat, termasuk dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayawijaya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, organisasi Komite Nasional Papua Barat kenungjinan bisa ditetapkan sebagai organisasi terlarang.
“Negara tidak menutup kemungkinan menetapkan KNPB sebagai organisasi terlarang, jika terbukti menentang Pancasila serta melakukan aksi kekerasan secara sistemastis,”kata Mendagri.
Ia melanjutkan, saat ini ada beberapa pentolan KNPB yang diduga kuat terlibat salam kerusuhan Papua. Bahkan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polda Kaltim.
“Ada yang beberapa yang diduga terlibat dalam kerusuhan Papua, dan kini sudah ditahan. Kalau sudah ada putusan pengadilan bahwa mereka terbukti dalang kerusuhan, maka tidak menutup kemungkinan organisasinya bisa dibubarkan atau dianggap terlarang,”tegas Mendagri.
