Rusuh di Papua
Persekusi & Rasisme di Surabaya Picu Rusuh di Papua: Polisi Usut Pelaku, Bantah Anggota Terlibat
Dalam kerusuhan di Manokwari, massa membakar kantor DPRD Papua Barat serta sejumlah fasilitas umum lainnya.
Luki menambahkan, polisi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menunggu kasus itu berjalan hingga menemukan fakta yang gamblang.
"Kita ada asas praduga tak bersalah dan memang kita lakukan pendataan (mahasiswa Papua) dan sudah kita kembalikan ke asrama, karena situasinya sudah kondusif," tutur Luki.
2. Staf Khusus Presiden Dorong Pelaku Rasisme Diproses Hukum
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, meminta polisi menindak tegas seluruh pihak yang telah melakukan persekusi berbau rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Menurut dia, kejadian itulah yang membuat masyarakat Papua marah sehingga melakukan aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Manokwari, sehari setelahnya.
"Menyampaikan aspirasi di muka umum boleh. Undang-undang melindungi. Namun jangan mengkhianati sesama, apalagi nama-nama binatang, disuruh pulang, lah. Itu yang membuat marah orang Papua," kata Lenis usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
3. Permintaan Maaf Tak Cukup
Lenis mengatakan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memang sudah meminta maaf atas insiden di asrama mahasiswa Papua itu.
Namun, Lenis menilai permintaan maaf itu tidak cukup.
Sebab, menurut dia, yang melakukan kesalahan sebenarnya bukanlah pemerintah.

Oleh karena itu, proses hukum terhadap orang-orang yang dianggap telah melukai hati masyarakat Papua harus tetap berjalan.
"Siapa pun yang ganggu berarti itu provokator, saya minta harus ditangkap," ucap Lenis.
"Yang kejadian kemarin siapa pun yang dia melakukannya, bahasa apa pun dia, Kapolri harus periksa, dong. Jangan dibiarkan seperti begitu. Harus diperiksa siapa dia," kata dia.
Baca: Upaya Khofifah Meredam Rusuh di Papua, Minta Maaf hingga Bertemu Perkumpulan Masyarakat Adat
Jika tidak ada tindakan tegas dari kepolisian, Lenis khawatir tindakan persekusi dan rasisme tehadap masyarakat Papua di berbagai daerah akan kembali terulang.
"Kita ini negara hukum dan kami butuh dihargai. Adik-adik saya saya minta jangan diganggu," ujarnya.