Sabtu, 4 Oktober 2025

Gubernur Olly Sukses Lagi Lobi Anggaran, Sulut Dapat Dana Khusus Infrastruktur

Sulut di bawah pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dapat kucuran tambahan.

Editor: Content Writer
Pemprov Sulut
Gubernur Olly Dondokambey Terima Penghargaan Pariwisata The Rising Destination of The Year 2019. 

Provinsi Sulut memang istimewa di mata Presiden Jokowi. Sulut di bawah pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dapat kucuran tambahan Rp 300 miliar Dana Alokasi Khusus.

Gubernur mengatakan, dana ini akan dimanfaatkan khusus untuk infrastruktur tahun 2019.

"Kita susun meminta ke pusat, dialokasikan dana alokasi khusus untuk Provinsi Sulut sebesar Rp 300 miliar, " ujar Olly di Kantor Gubernur, Rabu (26/6/2019).

Sulut memang mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi, apa saja yang diminta dipenuhi.

Dana Rp 300 miliar ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan jalan dan jembatan.

"Jadi nanti semua awasi, kita bangun jalan dan jembatan," kata dia.

Tahun ini khusus infrastruktur. Prioritas lain dilanjutkan 2020, seperti pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.

"Dana tahun ini lebih banyak, memang butuh dana banyak, mau bangun Ring Road III itu selesai 2021 anggarannya triliun," ungkap dia. 

Miliaran Rupiah Untuk Jalan Lingkar Danau

Jalan lingkar Danau Tondano dalam kondisinya sudah rusak.

Kewenangan ruas jalan lingkar Danau Tondano dibagi atas dua instansi, yakni Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XV dan Pemprov Sulut.

Pemprov menangani ruas Tondano-Remboken-Kakas.

Kondisi ruas rusak berat di daerah Tondano-Remboken. Khususnya di Desa Peleloan dan Urongo.

Pantauan tribunmanado.co.id, di ruas tersebut kerusakan tersebar di sejumlah titik.

Jalan kondisinya berlubang, jadi tempat menggenang air hujan.

Apalagi di sebagian besar ruas itu tak dilengkapi drainase.

Steve Kepel, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut mengatakan, rencana perbaikan jalan sudah rampung, tinggal pelaksanaan saja.

"Sekarang sudah masuk dalam kontrak untuk ditangani," kata Steve kepada tribunmanado.co.id, Sabtu (15/6/2019).

Ia mengatakan, jalan lingkar danau itu sebagian besar jalan nasional yang jadi kewenangan BPJN XV.

Ruas kewenangan Pemprov dari Rondno-Remboken-Kakas

"Tahun ini anggarannya Rp 5 miliar, '' ujar Steve.

Ia mengatakan, dana itu digunakan baru untuk ruas jalan, belum untik drainase

"Itu baru untuk jalan karena di ruas itu ada penggantian jembatan, " ujarnya. (ryo)

 Sukses Lobi Djarum Beli Cengkih Petani

Pemprov Sulut melancarkan lobi ke pabrikan rokok demi memperbaiki harga cengkih di tingkat petani.

Upaya itu membuahkan hasil setelah PT Djarum Kudus bersedia membandrol cengkih petani dengan harga Rp 85.000 per kilogram.

Pembicaraan itu terungkap setelah pertemuan antara Sekprov Sulut Edwin Silangen dengan Perwakilan PT Djarum Kudus di Ruang Kerja Sekprov, Senin (25/6/2019) lalu.

Setelah PT Djarum, kabar menyeruak ODSK sebutan duet Olly Dondokambey-Steven Kandouw akan melancarkan lobi ke pabrikan besar lain, satu di antaranya Gudang Garam

Steven Kandouw, Wagub Sulut mengajak semua pihak mendukung upaya Gubernur Olly Dondokambey

"Gubernur Sulut, Bapak Olly Dondokambey terus berusaha agar cengkih Sulut tetap memiliki harga jual yang tinggi. Mari kita terus dukung bersama upaya dari Bapak Gubernur agar Sulut semakin hebat," kata dia.

Ia mengatakan, lemahnya harga jual cengkih merupakan pengaruh dari hukum pasar. Artinya, saat produksi meningkat dan permintaan menurun, harganya pun terdampak ikut melemah.

Hal tersebut berpengaruh juga terhadap cengkih di Sulut.

Sebelumnya, PT Djarum Kudus siap membeli cengkih petani Sulawesi Utara hasil panen raya tahun ini dengan harga layak.

Per kilogram cengkeh dengan kadar air 13 persen akan dibeli PT Djarum seharga Rp 85 ribu.

Sekprov Sulut, Edwin Silangen mengatakan, kesediaan PT Djarum menyerap sebagian besar komoditi yang sering disebut ‘emas cokelat’ ini dengan harga layak menjadi kabar baik bagi petani di Sulut.

Dengan hitungan tersebut diharapkan petani bisa memperoleh untung yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedatangan PT Djarum dan pabrikan lainnya merupakan upaya Gubernur Olly Dondokambey untuk mengintervensi harga cengkeh yang saat ini melemah.

Melemahnya harga jual cengkeh merupakan pengaruh dari hukum pasar. Artinya, saat produksi meningkat dan permintaan menurun, harganya pun terdampak ikut melemah.

Saat ini kebutuhan cengkih secara nasional ada sebanyak 120.000 ton. Sedangkan luasan lahan cengkih yang ada di Sulut sekira 50.000 hektare.

Jadi, produksi cengkih Sulut dengan luas lahan cengkih tersebut diperkirakan hampir mencukupi sebagian kebutuhan cengkih nasional sebanyak 120.000 ton. Artinya, saat ini produksi melebihi kebutuhan di dalam daerah.(*)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved