Butuh Modal Rp 2 Miliar untuk Menuju Kursi di Senayan, Mantan Pejabat Kaltim Ramai-ramai Jadi Caleg

"Artinya standar seperti itu. Saya berusaha maksimal. Persentase suara dari basis Samarinda, Kukar wilayah pantai. Ada pula Bontang, sekalipun di sana ada Andi Sofyan dan Adi Dharma," kata Dahri Yasin.

Berapa modal yang disiapkan untuk bisa maju dalam sosialisasi hingga kampanye, disampaikan tidaklah terlalu besar.

"Dahri ini kan bukan pengusaha. Jadi ya, modal standar. Artinya, modal itu mutlak, dalam artian pasti ada banyak kegiatan untuk sosialisasi."

"Tetapi, yang paling diharap adalah aspek pertemanan, pengkaderan di partai," ucapnya.

Meski tak menyebut angka detail berapa yang disiapkan, Dahri memperkirakan, biaya standar maju caleg DPR RI rata‑rata berkisar hingga lebih Rp 2 miliar.

"Kalau untuk DPR RI standar minimalnya Rp 2 miliar. Itu mungkin hanya modal baliho dan lain‑lain. Baliho itu sekitar Rp 500 juta ‑Rp 700 juta."

"Belum alat peraga, konsumsi, transportasi ketika sosialisasi. Memang sulit untuk bisa dikenal kalau tidak datang. Kalau dikenal hanya dari gambar saja itu susah juga," kata Dahri.

Persoalan dana, tak melulu diyakini menjadi satu‑satunya modal dalam laga menuju DPR RI. Rusmadi, mantan Sekda Kaltim yang juga Cagub Kaltim 2018 yang ikut maju caleg DPR RI dari PDI Perjuangan menyatakan, aspek silaturahmi justru lebih ditekankan.

"Kalau saya tidak berubah. Pasti menggunakan pendekatan emosi untuk bagaimana membangun Kaltim. "

"Pendekatan silaturahmi, caranya mau tak mau memperbanyak silaturahmi ke masyarakat. Pendekatan santun, bermartabat."

"Juga harus disampaikan bahwa demokrasi ini barang mahal yang tidak harus dinodai dengan hal‑hal yang salah," ucap Rusmadi.

Andalkan Pembaharuan
Banyaknya nama‑nama caleg mantan pejabat dalam kontestasi DPR RI ikut dikomentari sejumlah caleg dari partai baru, maupun caleg muda baru memulai langkah politik mereka.

Arafat Zulkarnaen, Sekjen Partai Berkarya Kaltim menuturkan dalam daftar caleg DPR RI mereka sebagian besar memanglah bukan orang mantan pemerintahan yang telah memiliki nama.

"Ada delapan caleg yang kami ajukan. Itu sesuai kuota. Kalau di Berkarya, semuanya nama baru dalam hal pemerintahan. Kebanyakan adalah swasta. Kalau bicara nama besar, memang kami tidak ada. Kami menjual nama "Berkarya" dan juga tokoh‑tokohnya," ucap Arafat, Selasa (28/8).

Sistem perhitungan kursi yang mengharuskan suara partai dibagi 1, 3, 5, 7 untuk bisa duduk di Senayan, diakuinya menuntut partai untuk bisa dapatkan suara sebanyak‑banyaknya.