Mendikbud Muhadjir Bangga Sekolah di Papua tidak Kalah dengan Sekolah di Daerah Lain

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengawali kunjungan kerja di Provinsi Papua dengan menghadiri apel hari pertama sekolah (HPS) di beberapa sekolah.

Mendikbud mengaku bangga dengan sekolah di Papua yang tidak kalah dengan sekolah di daerah lain.

"Saya berkunjung ke SD yang sangat bagus, tidak kalah dengan SD di tempat lain, khususnya di Jawa. Saya minta Pemerintah Provinsi Papua bisa mengimbaskan sekolah yang bagus ini ke sekolah-sekolah lainnya di Papua yang kondisinya masih kurang," kata Mendikbud Muhadjir Effendy saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Kotaraja, Abepura, Papua, pada hari pertama masuk sekolah, Senin (16/7/2018).

Dalam rilis yang diterima Tribunnews, Senin pagi Mendikbud memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus belajar dan memberikan kemajuan untuk Papua.

Ia berpesan agar sekolah dapat menyambut siswa dengan suasana yang menggembirakan dengan memberikan harapan dan semangat mempersiapkan masa depan bersama. 

Pengenalan terhadap fasilitas dan peraturan sekolah, menurut Muhadjir, perlu disampaikan dengan baik dan penuh keramahan.

Para guru memperkenalkan diri juga dengan penuh keterbukaan. Kemudian mendengarkan harapan dari siswa.

Baca: Polisi Kejar Pria Berinisial F terkait Kasus Pembuangan Dua Jasad Bayi Kembar

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan pendidik perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai minat dan bakat masing-masing.

Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas
Dengan sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan, Mendikbud berharap hal tersebut dapat merekatkan, menyinergikan antara tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Sehingga perlu disadari bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.

"Diharapkan jika ada hal-hal negatif yang menerpa siswa kita, bisa diatasi dengan kerja sama antara tiga pihak itu," kata Mendikbud.

Kebijakan zonasi ditetapkan pemerintah untuk kebaikan yang lebih besar. Khususnya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Saat ini angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dirasa sudah cukup tinggi. Namun, menurut Mendikbud kualitasnya belum merata.

"Misalnya di wilayah Papua ini, kalau di kota-kotanya sudah baik, sudah cukup maju, tetapi di wilayah pegunungannya masih belum. Kalau dibiarkan nanti akan semakin menganga kesenjangan itu. Tidak boleh begitu," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, zonasi akan menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional. Segera, kebijakan zonasi akan menghadirkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan.

Baca: Luka Tembak Jadi Petunjuk Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Mapolres Indramayu