Ketua DPRD Surabaya dan Kasatpol PP Nyaris Berantem di Gedung Dewan, Ini Penyebannya

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Kejadian tak simpatik tersaji di gedung terhormat, gedung DPRD Surabaya, Selasa (20/2/2018).

Ketua DPRD Surabaya, Armuji dan Kasatpol PP Linmas Kota Surabaya, Irvan Widiyanto, nyaris berkelahi.

Saat itu, kedua tokoh publik ini sedang rapat terkait rencana penggusuran warga di Medokan Semampir, Keputih.

Rapat di ruang komisi A DPRD SUrabaya ini berlangsung panas bahkan sampai menyebabkan dua tokoh tersebut nyaris adu jotos. 

Ceritanya, saat itu Armuji mengkritisi kebijakan Pemkot yang menggusur hunian warga yang ada di  atas aset Pemkot Surabaya yang akan dimanfaatkan untuk perluasan makam umum.

Menurut Cak Ji, sapaan Armuji, penggusuran kerap tidak disertai solusi. Misalnya menempatkan warga di rumah susun.

"Penggusuran Keputih mau ditempatkan di Rusun Romokalisari. Ini jauh sekali Karana warga bekerja di Keputih," kata Cak Ji

Ketua DPRD ini meminta setiap penggusuran harus dikoordinasikan dengan dewan sebagai wakil rakyat. Dia merasa, selama ini anggota dewan tak pernah dilibatkan.

“Jangan tiba-tiba digusur, kemudian kalau sudah rata, baru cari solusinya, gak mungkin,” kata Cak Ji yang Politisi PDIP itu.

Armuji juga mengatakan, dirinya siap menghadang jika Satpol PP melakukan penggusuran terhadap warga Medokan Semampir. 

“Saya siap di depan masyarakat. DPRD akan membela rakyat, kita hadapi Satpol PP,” teriak Cak Ji.

Kasatpol PP Irvan Widyanto langsung bereaksi saat mendengar pernyataan tersebut. Dia mengklaim, penggusuran tidak dilakukan asal-asalan. 

“Mumpung ini ada Ketua dewan, kita cari solusi konkrit. Jangan tiba-tiba dihadang,” kata Irvan dengan nada tinggi. 

Setelah itu, suasana menjadi kian panas dan keduanya saling berbicara dengan nada tinggi bahkan hampir adu fisik. Beruntung hal itu tak sampai terjadi karena sejumlah anggota DPRD di sana melerai. 

Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto yang memimpin pertemuan, mengatakan, jika Satpol PP berupaya membongkar hunian yang berdiri di atas tanah pemerintah kota, semestinya dilakukan di semua lokasi, tanpa ada tebang pilih.