Selasa, 30 September 2025

BOP SMA/SMK Jateng Cair Rp 792 Miliar Agar Orangtua Siswa Tak Ditarik Iuran

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana Rp 792 miliar melalui APBD 2018 untuk biaya operasional pendidikan SMA/SMK.

Editor: Y Gustaman
TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI
NITILAKU UGM. Ketua umum PP Kagama, Ganjar Pranowo mengikuti pawai Nitilaku Perguruan Kebangsaan 2017 melintas di kawasan Nol Kilomter, kota Yogyakarta, Minggu (17/12/2017). Nitilaku merupakan pawai budaya sebagai simbol sejarah UGM yang berawal dari Keraton Yogyakarta dan pindah ke Balairung dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Dies Natalis UGM ke-68. TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana Rp 792 miliar melalui APBD 2018 untuk biaya operasional pendidikan SMA/SMK.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan para orangtua siswa.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai melantik 106 kepala sekolah (SMA/SMK/SLB Negeri), 33 pejabat fungsional, dan 1 susulan pejabat struktural di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (2/1/2018).

"Ini akan kita berikan ke siswa, harapannya siswa tidak bayar lagi mulai tahun ini. Sehingga kalau mereka mau iuran lagi untuk urusan sekolah, biar orangtanya tidak berat lagi, syukur kalau itu cukup," ucap Ganjar. 

Baca: Banyak Poros di Pilgub Jateng, Ganjar Pranowo: Cuma Dua Calon Enggak Asyik

Baca: Ceritanya Beda Jika PDI Perjuangkan Tak Calonkan Ganjar

Sejak adanya alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, Ganjar mendapat keluhan masyarakat yang mengira sebelumnya adalah gratis.

Padahal yang gratis hanya di Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan Kudus, karena ada subsidi dari pemkab setempat.

"Saya disambati banyak orang yang persepsinya tidak tepat. Persepsinya seolah SMA/SMK itu dulu gratis, padahal dulu yang gratis hanya empat kabupaten," ucap dia. 

Jalan keluarnya menyikapi keluhan para orangtua siswa, Ganjar memerintahkan Dinas Pendidikan Jateng untuk menghitung biaya pendidikan.

Jika selama ini ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka kekurangan kebutuhan biaya di sekolah lainnya akan dicukupi melalui APBD provinsi.

"Kekurangannya kita tambah itu pengganti SPP. Jadi saya harapkan anak sekolah sekarang sudah tidak bayar, itu bisa membantu para orangtua di SMA dan SMK. Kalau toh nanti ada, ya tinggal iuran yang lewat komite itu saja," beber dia.

Ia menegaskan, sesuai perundangan pendidikan menjadi tanggungjawab negara, masyarakat, dan orangtua siswa. Ketika negara belum mampu, diperlukan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo mengatakan dana sebesar Rp 792 miliar dari APBD Provinsi Jateng 2018 untuk biaya operasional pendidikan (BOP).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved