Kota Yogyakarta Kehabisan Lahan Pemakaman Sejak Dua Tahun Lalu
optimalisasi lahan makam bisa dilakukan dengan mendata pemakaman yang sudah tidak dirawat ahli waris selama periode waktu tertentu.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dibutuhkan untuk optimalisasi lahan pemakaman di Kota Yogyakarta.
Contohnya aturan makam tumpuk atau bersusun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengakui lahan makam di Kota Yogyakarta sudah tidak lagi mencukupi.
Data dari penelitian yang dilakukan pada 2013 menyebutkan, sejak 2015 Kota Yogyakarta sudah kehabisan lahan pemakaman.
"Kalau diupayakan optimalisasi lahan pemakaman, maka kebutuhan lahan makam bisa terpenuhi namun itu perlu regulasi yang kuat artinya butuh payung hukum berupa revisi Perda," ujar Edy, Minggu (10/12/2017).
Baca: Sejumlah Rumah dan Lahan Pemakaman di Gampong Pulo Baroh Terancam Amblas
Edy menjelaskan, optimalisasi lahan makam bisa dilakukan dengan mendata pemakaman yang sudah tidak dirawat ahli waris selama periode waktu tertentu.
Lahan tersebut bisa ditempati warga lain atau dengan menumpuk makam jika masih satu keluarga.
"Regulasinya baru membolehkan susun yang masih keluarga, kalau beda keluarga belum," jelasnya.
Selama ini, pemakaman di Kota Yogyakarta diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996.
Baca: Warga Thailand Rela Habiskan Uang Puluhan Juta Rupiah untuk Pemakaman Hewan Kesayangan
Pemkot Yogyakarta kemudian mengusulkan revisi atas peraturan daerah tersebut dan sudah disetujui masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2018 berupa Raperda Penyelenggaraan Pemakaman.
Kota Yogyakarta sendiri memiliki 191 makam.
153 diantaranya merupakan pemakaman umum sedang 38 diantaranya bukan pemakaman umum atau dikelola badan.
Sementara, dari 153 TPU dari tahun 2014 16 diantaranya merupakan Sultan Ground (SG) dan 137 tanah negara.
