Ratusan Gaji Bidan PTT di Aceh Tenggara Belum Digaji Delapan Bulan

TRIBUNNEWS.COM, ACEH  - Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) mengalami defisit anggaran di tahun 2017 ini.

Sebanyak 258 orang bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Tenggara (Agara) dan 57 orang tenaga penyuluh, terancam tidak mendapatkan haknya.

Pemkab Agara sudah menunggak pembayaran gaji mereka selama 8 bulan, sejak Maret hingga Oktober 2017.

Selain itu, ribuan tenaga honorer juga terancam dipecat atau tak menerima gaji sama sekali.

“Saat ini Agara mengalami defisit anggaran sebesar Rp 43 miliar, apalagi harus membayar tunjangan DPRK yang mencapai Rp 11 miliar setahun,” kata Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim MAP, kepada Serambi, Minggu (8/10/2017).

Baca: Aceh Tenggara Diterjang Banjir Bandang, Arahnya Berasal dari Hutan Lindung Lauser

Dikatakan oleh pria yang baru sepekan dilantik sebagai Bupati Agara itu, dirinya sebetulnya sangat menyesal karena tidak mampu memperjuangkan hak para bidan PTT dan para penyuluh pertanian.

Namun, kondisi keuangan memang mengharuskan demikian.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang merencanakan membayar tunjangan DPRK Agara yang mencapai Rp 11 miliar.

Namun, Raidin tidak menjelaskan tunjangan apa yang dimaksud.

Menurut Bupati Agara itu, kalau tetap diberikan tunjangan kepada legislatif (DPRK) yang berjumlah 30 orang termasuk untuk pimpinan dewan, maka dengan sangat menyesal seluruh tenaga honorer di jajaran Pemkab Agara yang selama ini sudah bekerja bertahun-tahun harus diberhentikan.

Baca: Belasan Ribu Guru Honorer dan PTT se-Jawa Tengah Belum Terima Gaji

Begitu juga dengan bidan PTT dan tenaga penyuluh pertanian yang telah memiliki NIP, dengan terpaksa harus diangkat secara bertahap.

Gaji setelah mereka menjadi CPNS bagi bidan PTT dan penyuluh baru bisa dibayarkan pada 1 Januari 2018.

Menurut Bupati Agara, saat ini tidak ada penambahan DAU untuk Aceh Tenggara, sementara pengeluarannya semakin membengkak.