Gengsi Dong, PNS Masih Menggunakan Gas Melon Bersubsidi

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Pemerintah Kota Salatiga dan PT Pertamina Marketing Operation Region IV mendeklarasikan gerakan penggunaan liquefied petroleum gas nonsubsidi bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Salatiga.

Dalam keterangannya, Pejabat Wali Kota Salatiga Achmad Rofai mengajak seluruh PNS tahu diri dan tak lagi menggunakan gas elpiji tiga kilogram atau gas melon bersubsidi untuk memasak. 

Berkait hal itu pula, Pemkot Salatiga meminta bantuan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah untuk menyosialisasikan deklarasi ini.

"Kami minta para PNS tidak lagi menggunakan gas elpiji isi tiga kilogram. Mulai sekarang tolong beralihlah ke bright gas isi 5,5 kilogram," ujar Rofai kepada Tribun Jateng, Senin (7/11/2016).

"Gas tiga kilogram hanya bagi masyarakat tidak mampu. Kami yakin PNS bisa memahami dan mau melaksanakan gerakan yang sudah dideklarasikan tersebut," ia menambahkan.

Dia tidak memungkiri masih ada kesan gas melon bersubsidi tiga kilogram masih cukup banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas, tak terkecuali para PNS dan pelaku usaha. PNS Salatiga diharapkan sadar dan tak lagi mengambil jatah gas untuk warga miskin.

"Tolong tanpa pengecualian PNS di lingkungan Pemkot Salatiga untuk mulai bertransisi dari semula yang masih gunakan gas tiga kilogram ke gas 5,5 kilogram," ia bersungguh-sungguh meminta PNS tak mengambil hak orang miskin.

"Kami akan cek dan membenahi kembali dalam hal penyalurannya," janji Rofai.

General Manager PT Pertamina MOR IV Kusnendar menginformasikan kehadiran gas melon bersubsidi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sejak awal program gas melon bersubsidi dimaksudkan untuk membantu masyarakat kurang mampu dan usaha mikro.

"Sejauh ini belum optimal dan masih dinilai belum tepat sasaran karena masih cukup banyak masyarakat menengah ke atas menggunakan gas bersubsidi tersebut," ucap Kusnendar sambil berharap PNS tampil sebagai pionir dan pelaku deklarasi ini.