Asep: Saya Lihat Pengembang Lebih Berkuasa Ketimbang Pemko Bandung
Sebab selain berdampak terhadap lingkungan, pengurukan itu juga berpotensi menimbulkan konflik antarwarga.
Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Anggota DRPD Kota Bandung Fraksi Nasdem, Asep Sudrajat, menyayangkan sikap pengembang kota modern berlabel teknopolis yang tak menghiraukan lingkungan sekitar pada proses pengurukan di RW 1, Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
Sebab proyek pengurukan tanah untuk akses dua menuju kawasan teknopolis di Kecamatan Gedebage itu menggunakan jalan umum.
"Saya lihat pengembang berkuasa ketimbang pemerintah Kota Bandung. Tanpa izin mereka semena-mena menggunakan jalan. Padahal jalan yang mereka pakai itu diperuntukkan akses menuju Stadion GBLA," ujar Asep di Jalan Rancanumpang, Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Minggu (10/4/2016).
Asep pun khawatir, adanya kegiatan pengurukan itu juga akan menggangu proses peningkatan fasiltias, sarana, dan prasarana Stadion GBLA untuk perhelatan pekan olahraga nasional (PON) XIX nanti.
Ia yakin stadion tersebut akan segera diperbaiki dalam waktu dekat ini setelah Bareskrim Mabes Polri mempersilahkan pemerintah Kota Bandung melakukan perbaikan.
"Saya pertanyakan juga siapa yang bertanggungjawab kalau jalan akses ke Stadion GBLA nanti rusak. Apakah tronton dengan tanah sekian ton itu kapasitasnya sesuai dengan kekuatan jalan. Apalagi di jalan yang dilewati truk itu ada kantor perpanjangan KIR. Artinya truk itu juga menggangu pemasukan pemerintah Kota Bandung," ujar Asep.
Asep mendesak pemerintah Kota Bandung untuk segera bersikap mengenai kegiatan pengurukan tanah di Kelurahan Rancanumpang tersebut. Jangan sampai pemerintah Kota Bandung mengacuhkan persoalan tesebut.
Sebab selain berdampak terhadap lingkungan, pengurukan itu juga berpotensi menimbulkan konflik antarwarga.
"Saya mohon pemerintah, jangan pura-pura tidak mendengar karena ada konflik sosial. Sebab mereka yang bekerja itu juga warga kelurahan lain. Jangan sampai demi kepentingan pengusaha persoalan ini diabaikan. Pengurukan berjalan tapi fasilitas yang buat nyaman warga itu juga harus ada," kata Asep.
Berdasarkan laporan warga Kelurahan Rancanumpang, Asep menambahkan, pengurukan tersebut tidak pernah ada sosialiasi dari aparatur di tingkat kecamatan.
Ia menilai hal tersebut dipicu Kelurahan Rancanumpang tidak langsung terdampak terhadap pembangunan kawasan teknopolis tersebut.
"Soal ini bicara Kecamatan Gedebage bukan sebatas kelurahan. Siapapun yang ada di kewilayahan harus adil dan semua masyarakat mendapatkan info yang utuh. Jangan sampai digemborkan teknopolis tapi malah melahirkan konflik sosial. Pemerintah Kota Bandung harus memahami dan jangan menganggap masyarakat di sini itu adem ayem," ujar Asep. (*)