Selasa, 30 September 2025

Romahurmuziy Nyanyikan 'Naik Kereta Api' di Depan Joko Widodo

Jokowi pun tersenyum ketika Romy bernyanyi.

Editor: Wahid Nurdin
Harian Warta Kota/henry lopulalan
TOLAK MUTAMAR - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menyampaikan pernyataan pers di Kantor DPP PP, Jalan DI Ponogoro, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016). PPP versi Muktamar Jakarta menolak rencana muktamar oleh kubu PPP Romahurmuzy pada 8 April mendatang dan menyebutnya ilegal, bahkan Djan Faridz menyebut rencana muktamar itu zombie karena menghidupkan kembali SK Menkumham yang telah gugur oleh putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubunya. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Muhammad Romahurmuziy menyanyikan lagu anak "Naik Kereta Api" di depan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Muktamar PPP ke VIII, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016).

"Naik kereta api tut tut tut, kemana hendak turun ke Bandung Surabaya, dan sempat turun di Jakarta," kata Romy, sapaan Romahurmuziy.

Jokowi pun tersenyum ketika Romy bernyanyi. Ketua DPD RI Irman Gusman tertawa dan menunjuk-nunjuk mantan Ketua Umum DPP PPP dari Muktamar Surabaya.

Kader dan peserta PPP pun langsung tertawa.

Romy pun mengungkapkan alasan mengambil Asrama Haji Pondok Gede sebagai lokasi Muktamar VIII.

"Empat puluh tiga tahun lalu, PPP lahir atas berkahnya lambang Ka'bah. Satu-satunya yang punya lambang Ka'bah hanya Asrama Haji," kader PPP yang lain pun ikut tertawa.

Ia menyanpaikan di tengah gempitan karena perpecahan PPP pun menunjukkan kesederhanaan.

"Kita mencontohkan kesederhanaan. Banyak di antara kita, sifat despotik," katanya.

Ia juga mengatakan jalan islah berliku-liku dengan 106 kali event.

"Itu dimulai dari awal bibit-bibit tajam, pertemuan informal dan jumpa pers dan mediasi. Dan tibalah kita jadi jalan islah," katanya.

Romy pun mengungkapkan perpecahan supaya menjadi pelajaran sehingga panitia akan membuat buku terkait dinamika PPP.(*)

"Sebenarnya kita tak patut meminta bantuan, namun administrasi negara juga lah yang menentukan, khususnya kementerian hukum," katanya. (*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved