Ini Penjelasan Abror Terkait Raibnya Surat Rekomendasi DPP PAN

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya (Bacawali), Dhimam Abror memastikan bahwa orang yang bertugas mengambil Rekom DPP PAN tidak fiktif.

Mantan Pimred sejumlah media itu mengaku mengutus relawan untuk mengambil rekom itu ke Jakarta.

"HSS bukan sosok fiktif. Dia adalah relawan saya. Dia sejak delapan bulan membantu saya menyiapkan berkas dan melengkapinya. Dia pula yang akhirnya saya percayakan mengambil rekom ke Pusat," kata Abror, Selasa (1/9/2015) malam.

Kenapa rekom partai bisa diambil oleh seorang sekelas relawan, Hani Siri Seno?

Abror menjelaskan kondisinya dengan menyampaikan kronogis detailnya. Sehari menjelang penutupan pendaftaran ketiga, Abror sudah mendapat kepastian bahwa rekom dari DPP PAN telah menjatuhkan pilihannya pada Rasiyo-Abror.

Pendaftaran ditutup 11 Agustus 2015. Saat yang sama, DPW PAN menggelar Muwsil di Kediri.

Abror menyebut akhirya dia berkoordinasi dengan Firda (Wakil Ketua DPW PAN) yang juga berada di Kediri.

Mereka saling memastikan akan kepastian rekom karena keberadaan rekom di Jakarta harus diambil.

"Bu Firda pada malam menjelang penutupan pendaftaran masih bisa saya hubungi. Karena DPW PAN tak bisa berangkat ke Jakarta, memerintahkan saya mengutus orang. Akhirnya saya percayakan HSS itu ke DPP PAN," kenang Abror.

Frida yang seharusnya pengambil rekom malah tak bisa. Abror pun makin panik sehingga begitu saja mengutus orang yang mau. Namun setelah itu, tiba-tiba HP HSS ini tak lagi bisa dihubungi hingga Abror mendaftar bersama Rasiyo ke KPU.

"Saya juga baru tahu kalau ternyata rekom dari PAN hasil scan yang dicetak dari email. Setelah pendaftaran itu, saya ditelepon HSS. Namun berganti nomor dan hanya bilang kalau dia sudah di Surabaya. Namun setelahnya dan sampai saat ini, saya belum berkomunikasi dengan dia lagi," kata Abror.

Kini, rekom asli pertama itu raib. Atas lenyapnya dokumen partai itu, Rasiyo-Abror tak lolos. Namun Abror pun mempertanyakan sikap DPP yang dengan mudah mengeluarkan rekom dengan orang tak dikenal.

"Saya mau tanya, adakah DPP meminta KTP HSS. Bagaimana mungkin sebuah dokumen partai, rekom dengan mudah diberikan orang yang tak dikenal. Orang kalau ambil dokumen di Kelurahan saja ditanya surat kuasa atau KTP," kata Abror.

Abror pun tak terima jika dirinya dijadikan biang keladi dari gagalnya pemenuhan minimal dua calon. Abror mengaku sudah delapan bulan berjuang mendapatkan rekom.

"Logikanya dimana sampai saya dianggap penyebab dari semua ini. Saya dianggqp yang melenyapkan rekom," kata Abror yang teringat saat dirinya ditinggal kabur Haries.