Menteri Marwan Berharap Kampus Partisipasi Aktif Pembangunan Desa

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Problematika masyarakat desa masih didominasi oleh minimnya infrastruktur, rendahnya perekonomian, dan kurang tersedianya sumberdaya manusia yg terlatih dan terdidik.

Demikian diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, dalam acara Sosialisasi Pembangunan dan Pengembangan Desa Mandiri, di Universitas Islam Malang, Jumat (27/3/2015).

Menyadari kondisi tersebut, lanjut Marwan, diperlukan langkah-langkah taktis yang inovatif untuk mengatasi kesenjangan pembangunan sumberdaya manusia di desa-desa. "Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat desa melalui fasilitasi terjadinya transformasi sosial, pengembangan kelompok dan teknologi pastisipatif," urai Marwan.

Selain itu, secara pendekatan Tri Dharma dalam pemberdayaan dan kemandirian desa dengan melakukan pengembangan SDM desa dan modalitas teknologi dan sosial desa. "Dengan partisipasi aktif para akademisi, diharapkan mampu ikut serta mendongkrak kualitas SDM desa. Sehingga, keinginan desa mandiri dapat sesegara mungkin tercapai," ujarnya.

Menteri Marwan menambahkan, peran kampus untuk memberdayakan desa sangat startegis kedepan. Oleh karena itu, para alumni kampus harus mampu memberdayakan potensi desa yang ada.

"Kebanyakan alumni kampus di kota-kota besar enggan kembali ke desa. Padahal, desa sangat membutuhkan alumni perguruan tinggi untuk bisa memaksimalkan potensi desa yang ada," tandasnya.

Ke depan, Menteri Marwan mengaku akan melibatkan kampus dalam pemberdayaan desa. Salah satunya, dengan melibatkan kampus dalam beberapa program prioritas seperti pembentukan BUMDes, Desa Mandiri dan Pendampingan desa.

Selain memberikan pengarahan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU tentang pemberdayaan masyarakat desa antara Kemendes PDT dan Transmigrasi dengan Universitas Kanjuruhan Malang."Semoga dengan MoU dapat mengikutsertakan Unisma secara aktif," harap Marwan.

Menteri Marwan kembali mengingatkan, kementeriannya akan segera melakukan seleksi terhadap kader pendamping desa yang bertugas mendampingi aparatur desa dalam menggunakan dana desa. Sehingga, realisasinya tetap sasaran dan bermanfaat untuk kemandirian desa.

Rencananya akan melakukan Grand launching perekrutan kader pendamping desa pada 31 Maret 2015. "Kader pendamping desa ini kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi nanti yang akan melakukan perekrutan langsung dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Untuk menjadi kader pendamping desa, imbuh Marwan, tidak lah mudah, karena akan menerapkan seleksi ketat untuk kader pendamping desa.

Tujuannya, agar kader pendamping desa benar-benar bisa memberikan solusi dari berbagai persoalan yang ada di desa. "Jangan sampai kader pendamping desa ini malah semakin membebani masyarakat desa," imbuhnya.

Untuk empat bulan pertama, akan mempersiapkan minimal 16.000 ribu pendamping seluruh Indonesia. "Kita persiapkan minimal seperti 16.000 Pendamping, kami berupaya lagi untuk menyisir anggaran untuk 32.000 pendamping, sehingga pendamping kecamatan bisa bertamabah agar lebih fokus," ujarnya.