Menteri PAN Dan Reformasi Birkorasi Sindir Penyalaan AC Di Graha Kepri
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan ke Kota Batam, Jumat (28/11/2014) sore.
Laporan Wartawan Tribun Batam, Anne Maria Silitonga
TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan ke Kota Batam, Jumat (28/11/2014) sore.
Tiba sekitar pukul 17.00 WIB di lantai V gedung Graha Kepri, Yuddy langsung disambut Wakil Gubernur Kepri H. M. Soerya Respationo serta beberapa perwakilan Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemko Batam dan Pemprov Kepri.
Dalam kunjungannya tersebut, ia ingin melakukan evaluasi organisasi di pemerintahan yang ada di setiap kabupaten atau kota.
Di sana, Yuddy pun memberikan pengarahan mengenai tugas-tugas PNS dalam melayani publik. Sesekali, Yuddy bahkan sempat menyindir sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan spirit reformasi mental.
"Di sini dingin sekali yah, saya yakin ini AC nya di bawah 24 derajat. Padahal kita sudah tentukan maksimal untuk AC di gedung pemerintahan 24 derajat.”
“Itu sudah dirancang sesuai baju yang dipakai bapak ibu semua, biar rasanya jadi sejuk. Bayangkan kalau dalam satu gedung ini ACnya bisa distandarkan, berapa banyak yang bisa diefisiensi," ujar Yuddy menyindir pendingin ruangan di gedung Graha Kepri.
Ia juga mengingatkan agar pimpinan daerah mampu mengatur organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan fungsi dan tenaga yang tersedia.
Ia mengingatkan agar dalam satu struktur, antara pekerjaan dan jumlah tenaganya proporsional.
"Apakah tiap daerah harus punya struktur yang sama. Daerah yang berpenduduk 2 juta dengan daerah berpenduduk 200.000 nggak harus punya jumlah pejabat yang sama. Kalau sama, jangan nanti dipaksakan isi jabatan padahal tidak diperlukan. Jadi, mari kita susun organisasi kita," tutur Yuddy.
Di era reformasi mental, menurutnya penting untuk menjalani komunikasi dengan jajaran pemko dan pemprov.
"Pusat tidak bisa tiap hari melihat penyelenggara pemerintah daerah, kita hanya punya BPKP dan inspektorat yang memeriksa. Kami maunya sistem pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan efisien, termasuk soal tenaga kerja. Kalau honorer kelebihan kita memerintahkan untuk audit juga," kata dia.