RUU Pilkada
Politisi NU Diminta Perjuangan Pilkada Tak Langsung
"Akibatnya, masyarakat di akar rumput sudah tak bisa lagi membedakan mana calon pemimpin yang bisa memberi kemaslahatan dan mana yang tidak. Itu terja
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim minta semua kader NU yang ada di parpol, legislatif, dan eksekutif memperjuangkan sistem pemilihan kepala daerah seperti amanat hasil Munas Alim Ulama.
Sikap itu diambil, menyikapi maraknya pertentangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI. Khususnya menyangkut sistem pemilihan tak langsung oleh DPRD atau pemilihan langsung oleh rakyat.
Rais syuriyah PWNU Jatim, KH Miftahul Achyar mengatakan, sikap NU Jatim sudah jelas yakni minta agar Pilkada langsung dihapuskan, karena dinilai mafsadah atau dampak negatifnya lebih banyak.
Ini diperkuat fakta di lapangan, setelah gelaran pilkada banyak terjadi perpecahan, baik antarumat, kiai, maupun santri.
Kondisi tersebut, kata Kiai Miftah, diperparah dengan orientasi umat yang memilih pemimpin bukan lagi mencari sosok pemimpin yang dapat mensejahterahkan rakyat.
Tapi lebih bersikap pragmatis dan larut oleh permainan money politics (politik transaksional).
"Akibatnya, masyarakat di akar rumput sudah tak bisa lagi membedakan mana calon pemimpin yang bisa memberi kemaslahatan dan mana yang tidak. Itu terjadi, karena masyarakat susah jadi korban opini dan politik transaksional," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (11/9/2014).
Menurut Kiai Miftah, penghapusan Pilkada langsung merupakan salah satu bagian dari rekomendasi Munas Alim Ulama NU tahun 2012 di Cirebon. Pertimbangannya, supaya biaya politik bisa ditekan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang lebih luas dan nyata kemanfaatannya.
"Pilkada tak langsung memang bukan jaminan bisa bersih dari politik transaksional. Tapi setidaknya dapat dilokalisir sehingga pengawasannya lebih mudah," jelasnya.
Apalagi, sekarang sudah ada Komisi Pemberantahan Korupsi (KPK) dan lembaga audit sehingga para wakil rakyat tidak bisa seenaknya bermain-main.
Disinggung kualitas para wakil rakyat hasil pemilu 2014, pengasuh Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya ini menjelaskan, bahwa banyak yang mempertanyakan kualitas legislator terpilih tersebut.
Penyebabnya, karena sistem pemilu legislatif yang masih jauh dari harapan rakyat, bahkan lebih parah dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
"Kualitas anggota DPRD memang sangat menentukan dalam Pilkada tak langsung. Makanya NU serius mendorong agar mereka bisa menjadi lebih baik," tegasnya.
Salah satu upaya yang akan segera dilakukan, PWNU Jatim, lanjut Kiai Miftah akan mengumpulkan seluruh kader NU dari berbagai parpol yang duduk di legislatif.
Mereka akan diberi pengarahan khusus oleh para Kiai Sepuh yang tidak memiliki kepentingan.
"Tujuan utamanya, untuk memberikan pesan moral dan tanggungjawab agar kader NU memperjuangkan apa yang menjadi garis perjuangan NU, yakni Islam yang rahmatan lil alamin," tandas Kiai Miftah.
