Kamis, 2 Oktober 2025

Bupati Sumedang Tak Perlu Roadshow ke Cikeusik

Massa aksi korban proyek Bendungan Jatigede memaksa Bupati Ade Irawan menunda dulu kegiatan roadshow ke tiga desa

Editor: Dewi Agustina
Tribun Jabar
Bupati Ade Irawan melakukan dialog saat aksi massa orang terkena dampak (OTD) Jatigede, Rabu (5/3/2014). Ade mengaku Pemkab Sumedang tidak mengizinkan Jatigede digenangi sebelum dampak sosial tuntas. 

TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Massa aksi korban proyek Bendungan Jatigede memaksa Bupati Ade Irawan menunda dulu kegiatan roadshow ke tiga desa, Rabu (5/3/2014). Korban Jatigede ini meminta Pemkab Sumedang serius menangani dampak sosial dari Proyek Jatigede.

"Jadi bupati tak perlu datang ke Cikeusik, Darmaraja cukup dengarkan aspirasi kami dan ditindaklanjuti. Jadi tak perlu roadshow-roadshow itu," teriak massa.

Mereka menyebutkan waktu penggenangan semakin dekat tapi progres dampak sosial warga di lokasi genangan tak terlihat. Massa sebelumnya datang ke DPRD, namun oleh anggota Dewan diajak langsung menemui Bupati Ade Irawan.

"Tadi sempat ke DPRD dan kami sudah sering menerima aspirasi bahkan membentuk pansus Jatigede dan saat mereka datang diajak saja langsung bertemu bupati," kata Jafar Sidik, Ketua Komisi B DPRD.

Bupati Ade langsung menerima para pengunjuk rasa yang silih berganti menyampaikan aspirasinya.

"Ini pertama kalinya saya sebagai Bupati Sumedang menerima aspirasi orang terkena dampak (OTD) Jatigede," kata Ade dihadapan massa saat dialog di Pendopo Induk Pusat Pemerintahan.

Ade menyebutkan sebagai bupati ia tak akan mengizinkan Bendungan Jatigede itu digenangi sebelum semua dampak sosial dituntaskan.

"Saya akan membuat dan menandatangani surat tentang tidak diizinkan digenangi sebelum dampak sosial beres," katanya.

Mendengar hal itu, massa OTD Jatigede langsung berteriak dan menyebutkan alasan itu sudah sering didengar.

"Sebelumnya ketika Bupati Don Murdono kemudian Bupati Endang Sukandar juga menyebutkan dan akan membuat surat seperti itu," kata Haeruman salah seorang pengunjuk rasa.

Sementara itu Jaya Albanik koordinator aksi menyebutkan pemerintah tidak serius mengurus orang yang ada di kawasan genangan.

"Nasib kami tidak jelas dengan adanya proyek ini. Pemerintah malah membentuk satuan tugas (satgas) Jatigede kemudian Samsat Jatigede sejak 2007 dan setiap tahun menggunakan dana Rp 1,3 miliar," katanya.

Padahal kata dia, kalau uang itu dipakai untuk merelokasi warga miskin di Jatigede jauh lebih bermamfaat. (std)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved