Soekarwo Soal Politik Uang: APBD Saya Diawasi KPK

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Sejumlah pasangan cagub/cawagub Jawa Timur (Jatim) mengkhawatirkan Soekarwo selaku incumbent, melakukan politik uang. Termasuk, melakukan 'serangan fajar' jelang hari pemilihan pada 29 Agustus 2013.

Namun, Soekarwo menilai hal itu tidak mungkin ia lakukan, karena APBD Jatim selama dirinya menjadi gubernur mendapat pengawasan dan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Makanya kami mengundang KPK. Kalau KPK sudah masuk memeriksa APBD, sudah enggak ada (penyelewengan). Itu kan final dari clean government," kata Soekarwo, usai debat Pilgub Jatim di Gramedia Expo, Surabaya, Jatim, Rabu (21/8/2013) malam.

Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo memastikan, tim suksesnya tidak akan melakukan politik uang.

Ia menceritakan, banyaknya partai politik merapat pada dirinya dan Gus Ipul sebagai calon, karena komunikasi personal yang terbangun sejak awal menjabat gubernur dan wagub.

"Setelah enam bulan kami jadi gubernur/wagub, komunikasi dengan partai-partai itu dilakukan terus. Setiap tiga bulan sekali, saya komunikasi pindah dari satu partai ke partai lain sebagai teman," papar Soekarwo.

"Jadi, yang tadinya partai itu inpersonal, menjadi personal sekali. Nah, pertemanan itulah yang mendorong partai-partai mendukung kami. Belum ada pendaftaran di KPU, mereka sudah membuat pernyataan materai mendukung," imbuhnya.

Soekarwo memastikan pihaknya tidak membagikan duit ke warga atau 'serangan fajar' menjelang pemilihan.
"Kami jangan politicking. Kita serahkan saja kepada masyarakat, siapa yang dipilih," cetusnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat juga menyatakan keyakinannya memenangkan Pilgub Jatim tanpa politik uang. Terhadap tuduhan dari kubu lawan, Soekarwo lebih menyerahkan kepada masyarakat.

"Saya sudah katakan, APBD saya dikontrol KPK. Jadi, bagaimana mungkin," ucapnya. (*)