Pemilihan Gubernur Jabar
Perhitungan Riil Perolehan Suara Tersendat
Penghitungan riil hasil perolehan suara dalam Pilkada Jawa Barat bakal tak mencapai 100 persen. Sebab sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Penghitungan riil hasil perolehan suara dalam Pilkada Jawa Barat bakal tak mencapai 100 persen menyusul adanya sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang langsung memasukkan formulir C1 ke kotak suara sehingga belum diunggah ke web KPU Jabar.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Heri Suherman, Selasa (26/2/2013) mengemukakan, C1 merupakan formulir hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang memuat diantaranya jumlah suara sah dan tidak sah, juga perolehan suara untuk lima pasangan calon. Akibat kendala itu, proses penghitungan riil pada Selasa pukul 14.00 WIB stagnan, yaitu baru mencapai 76 persen dari 74.948 TPS.
"Saya pulang kantor sekitar pukul 17.30, posisi itu belum berubah. Problem lain, lalu lintas data yang masuk amat padat sehingga membuat akses sangat lambat," ujar Heri seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Rabu (27/2/2013).
Meskipun formulir C1 belum diunggah di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, menurut Heri, seharusnya di tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Kecamatan dapat diperbarui.
"Kami mengupayakan setidaknya proses penghitungan riil mencapai 80 persen. Jumlah formulir C1 yang belum ter-update tidak banyak," kata Heri.
Sekretaris tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (Paten), Abdy Yuhana, mengemukakan, penghitungan riil KPU Jabar yang tiba-tiba diputuskan tidak mencapai 100 persen amat mencurigakan.
Menurut Abdy, pihaknya menduga ada sesuatu yang tidak beres soal proses penghitungan, hingga KPU provinsi tidak berani melanjutkan hingga 100 persen.
"Sebab, dari data yang kami peroleh dari kabupaten/kota, perolehan suara setiap calon tidak mencapai 30 persen. Bahkan, kami optimistis Paten dapat unggul dari pasangan calon lain. KPU provinsi harus menjunjung fairness, jangan ada manipulasi," katanya. (REK/ELD/DMU/SEM)
