PNS Piket di Kantor Antisipasi Maraknya Terorisme

Laporan Wartawan Tribun Jabar

TRIBUNNEWS.COM, SOREANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung akan terus memeriksa setiap kendaraan, khususnya roda empat yang keluar dari lingkungan perkantoran Pemkab.

Pemeriksaan kendaraan yang keluar itu mulai berlaku di atas pukul 17.00 di pintu gerbang utama.
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bandung, Yayan Suheryan mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan sejak pekan lalu itu sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Apalagi dengan adanya kasus terorisme yang kembali mengemuka.

"Pemeriksaan itu sudah diberlakukan mulai kemarin. Mobil yang hendak keluar perkantoran Pemkab akan kami buka untuk diperiksa. Baik itu mobil dinas ataupun mobil pribadi di atas pukul 17.00 atau pada malam hari," katanya kepada Tribun, Minggu (9/9/2012).

Dia menambahkan, Satpol PP akan melakukan fokus pengamanan di lingkungan perkantoran Pemkab, khususnya pengamanan orang, barang, kendaraan, dan menjaga fasilitas umum di ruang terbuka.

Apalagi di perkantoran Pemkab terdapat ruang publik yang harus mendapat pengawasan ketat.
Selain itu, berdasarkan pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) beberapa waktu lalu, sudah mulai diaktifkan piket kantor.
Masing-masing ruangan di gedung menjadi tanggung jawab PNS yang melakukan piket kantor. "Siskamling" PNS ini mulai berlaku usai jam kerja sampai dimulainya jam kerja lagi.

"Kami tidak ada ruang dan waktu untuk menjaga ruangan-ruangan. Kunci kantor-kantor jadi tanggung jawab setiap OPD. Ada peremajaan kunci dan akan dipegang beberapa orang yang dipercaya," ujar Yayan.

Pada pertemuan tersebut juga ada yang mengusulkan melakukan pemasangan teralis besi di setiap pintu ruangan. Seperti yang dilakukan kantor Bappeda Kabupaten Bandung setelah beberapa kali kehilangan barang, akhirnya diteralis dan menjadi aman.

"Piket kantor dari PNS, sudah dibuat bagaimana standar operational procedur-nya. Laporannya setiap hari, dan ada buku piket yang mencatat semua kejadian. Kalau ada apa-apa, mereka bisa melaporkan kepada lima pos Satpol yang tersebar di dalam perkantoran Pemkab Bandung," katanya.

Rencananya pihak Satpol PP juga akan melakukan patroli bersama dengan polisi dan TNI di dalam perkantoran Pemkab Bandung. Pengamanan itu ditingkatkan untuk menjaga data-data yang ada.
Selama ini baru dilakukan patroli bersama di luar perkantoran.

"Selama ini memang ada keterbatasan anggota Satpol PP. Tapi kami belum mengusulkan penambahan. Sebenarnya kalau piket, harus ada pihak ketiga. Kalau PNS yang piket, ada hak mereka untuk tidak masuk kerja setelah piket sehingga tingkat pelayanan bisa terganggu," ujar Yayan.

BACA JUGA: