SKPD Jangan Pentingkan Perjalanan Dinas

TRIBUNNEWS.COM KETAPANG, -Anggota DPRD Ketapang Abdul Sani menilai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Ketapang lebih mementingkan anggaran perjalanan dinas, ketimbang untuk anggaran publik, tak heran jika banyak persoalan yang terjadi di masyarakat namun tak bisa diselesaikan.

“Jika ada persoalan yang terjadi di masyarakat, pemerintah selalu beralasan anggaran minim, namun anehnya anggaran untuk perjalanan dinas selalu ada. Bahkan saat pembahasan anggaran, perjalanan dinas selalu diutamakan ketimbang persoalan untuk masyarakat,” katanya Rabu (29/8/2012).

Abdul Sani, menegaskan, apa yang diucapkan tersebut bukan omong semata, diapun siap jika harus blak-blakan soal anggaran. Sebab dalam setiap pembahasan anggaran, SKPD selalu mengajukan anggaran untuk perjalanan dinas lebih besar. “Kalau perlu bukti kita bisa tunjukan drafnya,” tegasnya.

Abdul Sani mencontohkan, seperti untuk sumbangan panti asuhan, ataupun panti jompo, anggaran yang diplot relative kecil. Sementara untuk perjalanan dinas selalu menempati urutan pertama, seperti untuk kepentingan studi banding, keperluan ATK dan perbaikan mobil.

“Kalau hanya sekedar cara memberi makan panti asuhan atau panti jompo, saya pikir langsung diserahkan ke panti saja beres, ngapain sampai melakukan studi banding keluar kota, itu namanya menghabiskan anggaran,” tegasnya.

Abdul Sani menambahkan, jikapun SKPD mengajukan anggaran perjalanan dinas, seharusnya yang lebih diutamakan adalah perjalanan dinas ke dalam daerah , sehingga pelayanan pemerintah bisa langsung menyentuh kepada masyarakat.

“Kalau sekarang inikan yang diutamakan perjalanan dinas keluar kota, memang dalam anggaran perjalanan dinas ke dalam daerah itukan hanya 2 juta saja, sedangkan kalau keluar kota sampai Rp 10 juta, makanya SKPD mengejar yang keluar kota terus, “ katanya.

Apakah DPRD tidak menyampaikan masukan soal ini saat pembahasan anggaran? Abdul Sani mengaku DPRD selalu kritis jika membahas permasalahan ini. Namun ketika disahkan tiba-tiba saja anggaran yang tidak disetujui tersebut muncul kembali.

“Kita tidak setuju tahu-tahu dalam draf ada, kita mintanya pemerintah lebih transparan dalam penggunaan anggaran, khususnya untuk kepentingan public, jangan malah anggaran habis untuk kepentingan dinas itu sendiri.” Katanya.

Menurut Sani, besarnya anggaran untuk perjalanan dinas keluar kota tak sebanding dengan yang didapat untuk kepentingan masyarakat. “Anggaran habis, namun hasilnya untuk masyarakat apa ada, apa hasilnya dari perjalanan dinas tersebut,”

Baca  Juga :

• Perumahan Guru Tak Layak Huni 5 menit lalu
• Din Ajak Mahasiswa Baru UMS Masuk Muhammadiyah 22 menit lalu
• Pemda Segera Bayar Tanah di Sekolah yang Disegel 23 menit lalu