Trans Timor Lumpuh Pelayanan Macet
Sekitar dua jam arus lalu lintas kendaraan di jalan Trans Timor lumpuh. Sementara pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan macet.
"Kita DPRD tidak akan bertindak di luar tugas dan kewenangan KPU. Perkara hukum administrasi negara itu antara KPU TTU dengan Paket Esa. Tidak ada kaitan dengan bupati dan wakil bupati TTU. Selama tidak ada surat dari Mendagri kepada DPRD TTU tentang pembatalan bupati dan wakil bupati TTU, status bupati dan wakil bupati TTU saat ini masih sah," tegas Talan.
Hal senada disampaikan Yanto Sanak, Ketua Fraksi PKB DPRD TTU. "Bapak, ibu, saudara-saudara lebih baik pulang kerja kebun. Sudah jelas sampai saat ini bupati dan wakil bupati TTU masih Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes," kata Yanto yang disambut tepuk tangan dari para pengunjuk rasa.
Massa juga mendesak DPRD TTU khususnya Komisi A menjelaskan hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait status bupati dan wakil bupati TTU. Namun Ketua Komisi A, Eduardus Tanesib dan dua pimpinan DPRD TTU, Frengky dan Gildus mengatakan, hasil konsultasi DPRD TTU ke Kemendagri, Mensesneg dan Kementerian Hukum dan HAM belum bisa dijelaskan kepada publik karena belum disampaikan dalam rapat Pimpinan DPRD TTU.
Dari Gedung DPRD TTU, massa bergerak ke Kantor Bupati TTU. Di Kantor Bupati TTU, massa memberikan pernyataan dukungan kepada Raymundus dan Aloysius Kobes untuk tetap menjalankan roda pemerintahan.
Massa meminta bupati dan wakil bupati TTU menindak tegas oknum PNS yang terlibat langsung dalam berbagai aksi menentang pemerintahan yang sah.
Mereka juga mengutuk keras aksi segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat TTU melakukan provokasi dengan isu-isu sesat dengan tujuan mengganggu keamanan, ketertiban, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan rakyat TTU serta menghambat kerja keras dan perjuangan pemerintah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat TTU dalam memajukan daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat TTU.*
