Singgung Rumah Flat Menteng Jakarta, Wamenkop Dorong Komunitas Bangun Perumahan Berbasis Koperasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyinggung keberadaan rumah flat di Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).

Menurut Ferry, rumah flat tersebut bisa menjadi inspirasi hunian karena dibangun atas inisiatif warga yang berbasis koperasi.

Ia pun mendorong berbagai komunitas, baik di pedesaan dan perkotaan, untuk membangun perumahan berbasis koperasi.

Pasalnya, kata Ferry, semua komunitas di desa dan kota sebenarnya merupakan basis anggota koperasi.

Baca juga: Kementerian PKP dan Kemenkop Sepakat Kerja Sama Bangun Perumahan Berbasis Koperasi

Jadi, mereka berhak untuk mendirikan koperasi dalam kepentingan apapun, termasuk dalam konteks komunitas masyarakat.

"Sehingga, Kemenkop akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan," kata Ferry usai menghadiri Festival Pamer Kampung Kota dan peresmian Model Koperasi Perumahan di Yogyakarta, dikutip dari siaran pers pada Senin (14/7/2025).

Dengan berkoperasi, Ferry memandang akan ada ada pendekatan baru yang bisa membantu memecahkan masalah pengadaan tanah, pembangunan rumahnya, dan cara pengelolaannya.

Ferry menilai perumahan berbasis koperasi merupakan terobosan baru yang bisa mempercepat rencana dan target pemerintah dalam pembangun perumahan bagi masyarakat.

Ia memastikan pihaknya siap melakukan pembinaan hingga peningkatan kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi.

"Kemenkop mempunyai Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB yang siap membantu koperasi-koperasi perumahan yang dibangun oleh komunitas-komunitas warga," ujar Ferry.

Koperasi Perumahan Solusi Saat Harga Tanah Mahal

Ferry menekankan bahwa koperasi perumaham nantinya tidak hanya berperan sebagai developer.

Namun, mereka juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok perumahan melalui pengelolaan bahan baku dan penyediaan tenaga kerja lokal.

Koperasi perumahan juga disebut dapat menghadirkan skema pembiayaan berbasis gotong royong.

Dengan mencontohkan rumah flat di Menteng, Jakpus, ia meyakini ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi di tengah harga tanah dan hunian yang makin tinggi.

Dalam hal itu, Ferry menjelaskan, koperasi bertindak sebagai pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas bangunannya.

"Sementara biaya pembangunan disepakati secara transparan dan kolektif oleh para anggota koperasi menggunakan mekanisme simpanan wajib," ucap Ferry.

Bahkan, ia juga sempat menyinggung terkait regulasi atau payung hukumnya.

"Akan kita review dan kita koperasikan. Kita akan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Perumahan," ungkap Wamenkop.

Rumah Flat di Menteng Jakpus

Sebagai informasi, beberapa waktu belakangan media sosial dihebohkan dengan viralnya flat house (rumah flat) di Menteng, Jakarta Pusat.

Bukan tanpa sebab, setiap unit di dalam rumah flat empat lantai ini dibangun dengan harga kurang dari Rp 1 miliar. Padahal lokasinya di Menteng yang merupakan kawasan elite Jakarta.

Dengan empat lantai, desain rumah flat di Menteng sekilas mirip dengan apartemen. Lantas, apa itu rumah flat?

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya mengungkapkan, rumah flat semacam dengan rumah deret bertingkat yang dibangun hanya empat lantai.

Sehingga, hak kepemilikannya pun disebut Bambang sebagai strata title (satuan rumah susun) atau unit dalam suatu bangunan bertingkat.

"Dijual per unit seperti apartemen dan (tingginya) sampai dengan empat lantai, (tapi) tidak membutuhkan lift. Jadi, ya betul flat (hunian vertikal) yang low-rise dengan fasilitas minim, tapi di tengah kota," ucap Bambang kepada Kompas.com, Rabu (9/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Bambang, konsep ini sebetulnya sudah lama diterapkan di wilayah-wilayah dengan harga tanah yang sudah mahal.

Sehingga, dilakukan optimalisasi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

"Contohnya, di Alam Sutera, BSD City, dan lain-lain juga sudah dibangun konsep seperti itu," kata dia.

Memang, konsep rumah flat ini lebih banyak dan cocok diterapkan di Jabodetabek yang memang tanahnya sudah mahal.

Kendati demikian, lanjut Bambang, konsep ini bisa diterapkan di kota-kota besar Indonesia yang lainnya.

Sebab, hak kepemilikannya sama seperti rumah susun (rusun), maka tidak menjadi masalah diimplementasikan di kota-kota lainnya di Indonesia.

"Tapi, tentu tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikan di kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan lain-lain," ucapnya.