Pemerintah Siapkan 30 Ribu Rumah Subsidi Bagi Tenaga Kesehatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Kuota rumah subsidi bagi tenaga kesehatan tersebut terbagi menjadi 15 ribu untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan masyarakat.

"Kami mengalokasikan total 30 ribu unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari siaran pers pada Senin (24/3/2025).

30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan ini memerlukan tanah kurang lebih 3 juta meter. Maruarar belum menjelaskan di daerah mana saja rumah ini akan dibangun.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja Migran

Sementara itu, BP Tapera sebagai pengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), akan menyalurkan rumah subsidi ini bersama BTN.

Syarat utama penerima rumah subisidi adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, serta maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi ini. 

"Terobosan Pak Ara (Maruarar Sirait) luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi bagi tenaga pendidik dan 20 ribu rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia.

Dengan alokasi tambahan 30 ribu rumah subsidi, Kementerian PKP telah mengalokasikan total 70 ribu unit bagi tenaga kesehatan, pekerja migran, dan tenaga pendidikan yang memenuhi kriteria MBR sesuai ketentuan DTSEN dari BPS.