Target Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Ingin Sekolah Rakyat Berdiri di Lahan Ideal 8,2 Hektare

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia dengan standar lahan ideal seluas 8,2 hektare. Program ini ditargetkan menjadi solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi lewat pendidikan yang merata dan berkualitas.

“Presiden maunya ideal itu lahannya 8,2 hektare, minimal 5 hektare. Harus milik pemerintah, tidak di daerah rawan bencana, kontur tanahnya juga harus sesuai,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sabtu (5/7/2025).
 
Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat dibangun bukan sekadar sebagai institusi pendidikan formal, melainkan sebagai alat pemutus transmisi kemiskinan.

Berdasarkan data Kemensos, 76 persen keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak mampu menyekolahkan anak karena keterbatasan ekonomi.

“Pak Presiden ingin supaya dengan Sekolah Rakyat ini bisa memutus transmisi kemiskinan. Semua anak Indonesia harus sekolah, sehat, pintar. Kalau orang tuanya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak,” tegasnya.
 
Program ini disebut mendapat sambutan emosional dari warga penerima manfaat.

Agus Jabo menceritakan banyak orangtua yang menangis haru saat tahu anak mereka bisa kembali sekolah. Di beberapa daerah, seperti Temanggung, ada warga yang sujud syukur di kaki pejabat karena bahagia anaknya mendapat kesempatan belajar.

“Mereka rata-rata bilang sambil menangis, tidak ingin anaknya bernasib sama,” kata Agus.

Baca juga: Sekolah Swasta di Depok Sudah Gratis, Tapi Orang Tua Bingung: Siapa Tanggung Seragam & Buku?

Tahapan Verifikasi & Target Pemerintah

Saat ini, Kementerian Sosial tengah memverifikasi usulan lahan dari berbagai daerah. Setelah dinyatakan layak, lahan akan diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan fisik sekolah.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk membangun Sekolah Rakyat secara bertahap. Tiap titik pembangunan diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp200 miliar, termasuk biaya operasional pendidikan.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama di wilayah tertinggal. Program ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan sosial lewat akses pendidikan yang merata dan manusiawi.