Kabar Terbaru Insentif Motor Listrik, Menperin Bocorkan Prosesnya

TRIBUNNEWS.COM, CIKARANG - Pemerintah tengah menyiapkan insentif pembelian sepeda motor listrik untuk tahun 2025. Dua tahun sebelumnya, insentif serupa telah diberlakukan.

Sejak 2023-2024, insentif pembelian sepeda motor listrik diberikan berupa potongan langsung senilai Rp 7 juta, berlaku untuk satu NIK, satu unit kendaraan.

Sayangnya, meski sudah mendekati akhir semester pertama tahun ini, kepastian mengenai kapan insentif tersebut akan berjalan.

Baca juga: Aismoli Desak Pemerintah Segera Umumkan Kepastian Subsidi Motor Listrik

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan kabar terbaru mengenai keberlanjutan program subsidi motor listrik tersebut.

"Masih dibahas di kantor Lapangan Banteng (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)," tutur Agus Gumiwang usai meresmikan pabrik baru Daimler di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (10/6/2025).

Insentif pembelian sepeda motor listrik yang diberikan selama dua tahun lalu mampu berdampak positif ke penjualan kendaraan ramah lingkungan tersebut ke masyarakat.

Menurut data Sistem Informasi Industri Primer (SISAPIRa), penjualan motor listrik bersubsidi naik 447 persen pada tahun 2024, sebanyak 63.146 unit, dibandingkan tahun 2023 yang hanya 11.532 unit. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta mengatakan, keberlanjutan insentif akan mendongkrak adopsi kendaraan listrik roda dua di masyarakat.

"Keberlanjutan insentif kita sangat menyambut baik terhadap program ini, karena kita tahu bahwa di dua periode kemarin sangat mendongkrak dari adopsi kendaraan listrik, khususnya roda dua," tutur Hanggoro kepada Tribunnews.com, Jumat (30/5/2025).

Hanggoro berharap, keputusan program ini segera diumumkan dan tidak terlalu lama. Jika bisa, ditentukan dalam waktu beberapa minggu ke depan.

Ketika nantinya memang insentif tidak jadi diberikan, ia juga meminta pemerintah untuk segera mengumumkannya tanpa menunda 

"Kalau nanti nggak jadi pun, misalkan ya, misalkan dalam last minute nggak jadi, ya nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Cuma yang penting kita butuh kepastian saja, ada atau enggaknya. Kalau pun ada ini harus cepat, kalau pun nggak ada juga harus tegas pemerintah menyampaikan ini," jelasnya.