Luhut Senggol Menteri Purbaya Agar Tak Ambil Dana MBG, Sebut Serapan Lapangan Kerja Capai 380 Ribu

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan bahwa penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekarang ini sudah sangat membaik.

Oleh karena itu, dia memperingatkan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, agar tidak mengambil dana MBG yang dinilai tidak diserap dengan baik.

"Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," ujar Luhut setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jumat (3/10/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Purbaya sebelumnya menegaskan akan memantau ketat penyerapan anggaran pada program MBG hingga akhir Oktober 2025, usai banyaknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah yang mencuri perhatian.

Apabila anggaran MBG tidak diserap dengan baik, Purbaya akan mengurangi jatah dana MBG tersebut. 

Sebaliknya, jika anggaran dana itu digunakan dengan optimal, maka Purbaya akan membuka peluang menambah dananya untuk mendukung program unggulan Prabowo tersebut agar berjalan lancar.

Anggaran MBG tahun 2025 diketahui sebesar Rp71 triliun hingga akhir tahun. Namun, Purbaya berencana akan menambah anggaran MBG sebesar Rp28 triliun untuk mendukung fasilitas program.

Luhut pun mengingatkan kepada Dadan, agar anggaran MBG yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut digunakan dengan baik.

Dadan sendiri menyampaikan bahwa serapan dana MBG secara keseluruhan sudah mencapai Rp21,46 triliun hingga 3 Oktober 2025 ini.

"Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran," papar Luhut.

Jika nanti anggaran bisa benar-benar terserap, kata Luhut, hal itu juga bisa menggerakkan perekonomian Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Purbaya dalam berbagai kesempatan.

Baca juga: Prof Sulfikar Amir Sebut Program MBG Prabowo Oversize: Harusnya Targeted, Enggak Semua Orang Butuh

"Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Luhut bahkan menyampaikan, berkat adanya program MBG ini juga ada sekitar 380 ribu lapangan kerja yang terserap.

Terbukanya lapangan kerja melalui program MBG ini, menurut Luhut, bisa membantu perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini.

"Saya nggak keliru lapangan kerja sudah 380 ribu yang terserap, jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini."

"Makan bergizi (MBG) ini saya kira memberikan salah satu apa peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini," ucapnya.

Kemenkeu Ubah Mekanisme Penyaluran Dana MBG

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa pihaknya mengubah penyaluran dana MBG untuk mempercepat realisasi program.

Awalnya, mekanisme pencairan anggaran menggunakan skema reimburse atau klaim penggantian setelah belanja dilakukan per April 2025. 

Namun sejak Mei, sistem diganti dengan skema perencanaan kebutuhan.

“Tapi setelah bulan April, nggak gitu. Dia bikin perencanaan, sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar. Gitu. Ini ada perubahan," kata Primanto saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat.

Perubahan mekanisme tersebut, kata Primanto, terbukti mempercepat penyaluran. 

Primanto menyebutkan bahwa realisasi anggaran MBG meningkat tajam sejak Juni hingga Agustus, bahkan pada Agustus–September 2025 pencairan naik tiga kali lipat.

“Sekarang realisasinya sudah mencapai sekitar Rp20 triliun, dengan penerima 30 juta orang dan lebih dari 13 ribu SPPG,” jelasnya.

Primanto menambahkan, Kemenkeu juga menempatkan tim khusus di BGN untuk mendukung proses perbendaharaan agar tidak terjadi hambatan.

Menurutnya, perubahan sistem ini, dilakukan atas dua alasan. Pertama, karena adanya permintaan percepatan dari Presiden Prabowo Subianto agar target 83 juta penerima segera tercapai. 

Kedua adalah karena hasil evaluasi internal yang menunjukkan bahwa skema reimburse tidak efektif untuk model program MBG.

"Ini kan kita mau mempercepat. Nah, dan di awal kita kan masih pakai model yang konvensional. Coba kita lihat, berapa sih realisasinya. Sekarang duitnya gue kasih dulu, buat 10 hari," ujar Primanto. 

"Jadi modelnya seperti itu. Dan itu buktinya sudah ada. Jadi percepatan yang cukup signifikan untuk bulan-bulan terakhir. Setelah bulan April. Nah, ini sudah mulai tinggi," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Nitis)