Pendidikan GOTAG
Dewan Ekonomi Nasional
Berita
-
Presiden Prioritaskan Agenda Ketahanan Energi, DEN Usul Pemerintah Cari Cadangan Baru
Prabowo prioritaskan ketahanan energi di APBN 2026. Dukungan Rp402,4 T dorong produksi migas demi swasembada energi nasional.
-
DEN: Bioavtur Minyak Jelantah Bisa Jadi Jalan Menuju Swasembada Energi
SAF dari minyak jelantah menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
-
Dewan Ekonomi Nasional Sebut Judi Online Dapat Memangkas Pertumbuhan Ekonomi Nasional
DEN memproyeksikan 70?ri total dana judol dilarikan ke luar negeri sehingga menihilkan efek pengganda ke perekonomian negara.
-
Anggota DEN: Judi Online Menggerus Produk Domestik Bruto Indonesia
Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan aliran dana ke judi online mencapai Rp51 triliun pada 2024, atau setara dengan 0,3% penurunan PDB.
-
Wakil Ketua DEN: Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS Idealnya Bisa Turun ke 10 Persen
Indonesia masih melakukan negosiasi tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32 persen.
-
Tim Kajian Khusus Dibentuk, Luhut-Airlangga Targetkan Iklim Investasi Lebih Kondusif
Luhut menjelaskan bahwa dinamika ekonomi global yang terus berkembang menuntut kebijakan yang lebih fleksibel dan pro-investasi.
-
Video Respons Menohok Luhut soal Demo Mahasiswa hingga Muncul Tagar Indonesia Gelap: Kau yang Gelap
Tagar Indonesia Gelap tengah ramai di media sosial di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa mengkritisi kinerja pemerintah.
-
Ekonom Chatib Basri: Danantara Bisa Jadi Recycle Asset Asal Dikelola Profesional
Danantara bisa menjadi sarana yang baik untuk penerapan strategi asset recycling atau pemanfaatan aset lama untuk menghasilkan aset baru.
-
China Relokasi Pabrik ke Indonesia Imbas Kebijakan Donald Trump, Ancaman atau Peluang?
Kebijakan tarif AS tersebut selama periode pertama pemerintahan Trump pada tahun 2019 lalu memicu perang dagang antara dua negara raksasa dunia.
-
Ketua DEN Minta Sektor Kesehatan Menggunakan Produk Dalam Negeri
Sektor kesehatan yang dimaksudkan meliputi rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium, fasilitas kesehatan lainnya, industri farmasi
-
Luhut Bocorkan Skema BLT Akan Dibuat Sistem Barcode
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan skema baru penyaluran Bantuan Langsung Tunai
-
Dewan Ekonomi Nasional: Keuntungan Gabung BRICS Pasar Indonesia Lebih Besar
Luhut bilang, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS akan membawa keuntungan di dalam negeri.
-
Dewan Ekonomi Nasional Beberkan Keuntungan Indonesia Setelah Gabung BRICS
Keuntungan menjadi anggota BRICS adalah adanya forum yang bisa memperjuangkan isu isu negara berkembang
-
Demokrat Sebut Penundaan Kenaikan Tarif PPN dari 11 Persen Menjadi 12 Persen adalah Pilihan Bijak
Langkah memundurkan waktu penerapan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan pilihan bijak yang diambil pemerintah.
-
Luhut Bocorkan Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen di 2025
Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025, berpotensi akan diundur
-
Dewan Ekonomi Nasional Kaji Rencana Subsidi BBM Jadi Bantuan Langsung Tunai
Konversi subsidi, dikatakan dia, harus melihat tujuan utamanya membantu masyarakat yang berpendapatan rendah secara tepat sasaran
-
2 Sosok Usulan Luhut Disetujui: Mari Elka dan Chatib Basri Dilantik Jadi Pimpinan dan Anggota DEN
Luhut Binsar Pandjaitan berhasil mengegolkan dua nama yang dia usulkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk duduk di Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
-
Dipimpin Luhut, Mari Elka hingga Chatib Basri Masuk Dewan Ekonomi Nasional, Tadi Dilantik Prabowo
Prabowo melantik Mari menjadi wakil Ketua DEN bersama dengan sejumlah orang lainnya yang dilantik menjadi anggota DEN.
-
VIDEO EKSKLUSIF Pengamat Khawatirkan Banyaknya Kementerian Koordinator di Kabinet Prabowo-Gibran
"Ini akan membawa beban kerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di dalam proses sinkronisasi antar Kementerian dan lembaga"
-
Luhut Binsar Pandjaitan Rangkap Jabatan di Era Prabowo: Berpotensi Menjadi Beban Masa Depan
Posisi rangkap ini juga memunculkan beberapa kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan.
