DPR Siapkan Kajian Tindak Lanjuti Putusan MK yang Batalkan UU Tapera

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya sedang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Menurutnya, DPR akan menyiapkan langkah strategis agar keputusan tersebut bisa ditangani sesuai dengan aturan konstitusi.

“Kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan termasuk Tapera,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ia menjelaskan, DPR telah meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun kajian komprehensif terkait implikasi putusan MK tersebut. 

Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi DPR bersama komisi teknis terkait dalam menentukan langkah lebih lanjut.

“Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasi dengan baik DPR RI dan komisi teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut,” tandasnya.

Dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, Senin (29/9/2025), MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila belum dilakukan penataan ulang sebagaimana diamanatkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

“Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188,” sambungnya.

Untuk diketahui, skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS.

Tetapi dengan lahirnya UU 4/2016 dan Peraturan Pemerintah 25/2020 juncto PP 21/2024, seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutsertakan dalam penyediaan rumah tersebut.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan penerapan Tapera secara seragam tidak adil bagi semua pekerja.

“Bahwa di sisi lain, sifat 'wajib' dalam Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 diberlakukan tanpa membedakan pekerja yang telah memiliki rumah atau belum. Kewajiban seragam bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang sebenarnya sudah memiliki rumah atau masih mencicil rumah, menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional,” ujar Enny.

Meski demikian, Mahkamah menolak untuk sekadar mengubah kata "wajib" menjadi "dapat".

Alasannya, perubahan itu justru akan merusak keseluruhan logika hukum UU Tapera.