Ketua DPR Soroti Kurangnya Pengawasan Konstruksi dalam Insiden Robohnya Musala Ponpes di Sidoarjo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani, menyoroti proses pengawasan konstruksi pembangunan hingga evakuasi atas musibah robohnya Musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9/2025).

Atas insiden itu dilaporkan ada korban meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka-luka.

Puan menegaskan, perlindungan terhadap santri harus menjadi prioritas dalam segala aspek termasuk pada saat dilakukannya evakuasi bangunan.

"Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Dan yang paling penting, evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/9/2025).

Musala yang berada di kawasan asrama putra Ponpes Al Khoziny, Desa Buduran, Sidoarjo, ambruk saat sedang digunakan santri untuk salat berjemaah.

Baca juga: Insiden Robohnya Bangunan Pondok Pesantren di Sidoarjo, BNPB: Tim Gabungan Lanjutkan Evakuasi

Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu ambruk dan mengakibatkan puluhan santri luka-luka dan tiga meninggal dunia.

Berdasarkan data pada Selasa (30/9) pukul 08.00 WIB, total ada 98 santri menjadi korban dalam peristiwa ini.

Para korban dirawat di tiga rumah sakit berbeda yaitu RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, dan RS Delta Surya.

Baca juga: Korban Tewas Ambruknya Bangunan Ponpes di Sidoarjo Bertambah 2 Orang

Saat ini, Tim SAR masih melakukan upaya menyelamatkan santri yang tengah terjebak di reruntuhan Ponpes Al-Khoziny. 

Di hari kedua evakuasi, 11 korban berhasil dikeluarkan meski bangunan yang rapuh mengancam ambruk kembali.

Secara keseluruhan jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada 102, dengan korban sebanyak 91 selamat dan menjalani perawatan di RS serta 10 korban sudah kembali ke keluarga. 

Sementara korban yang masih terjebak dan belum dievakuasi diperkirakan ada sekitar 38 orang.

Puan juga turut menyampaikan duka atas musibah robohnya musala tersebut yang melibatkan banyak santri menjadi korban.

"Dukacita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat," kata Puan, Selasa (30/9/2025). 

Puan menyatakan, peristiwa ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah tentang pentingnya standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan di Indonesia. 

Ketua DPP PDIP itu menyoroti kurangnya pengawasan konstruksi pada sarana ibadah dan pendidikan berbasis pesantren.

"Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak- anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat," ungkap Puan.

Puan menekankan, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menampung jutaan santri di seluruh Indonesia tidak boleh dibiarkan dengan fasilitas yang rentan membahayakan keselamatan.

"Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis," ucap dia.

Polri Turunkan Tim DVI

Polda Jawa Timur mengerahkan tim Disaster Victim Identification (DVI) terkait kasus tersebut.

DVI adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi korban dari insiden yang menelan korban massal, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam.

Tim tersebut dikerahkan untuk membantu evakuasi dan identifikasi para korban.

"Tim DVI sudah membentuk posko bersama tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi dan identifikasi," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).

Dari data sementara, hingga kini total 102 orang telah dievakuasi, di antaranya 91 orang melakukan evakuasi mandiri dan 11 orang dievakuasi tim SAR.

Dalam hal ini, 101 orang di antaranya berhasil selamat. Sementara, satu orang santri meninggal dunia.