Profil M Qodari, KSP yang Sebut 8.000 Lebih Dapur MBG Tak Miliki Sertifikat Higienis

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari tengah disorot usai dirinya menyebut bahwa 8.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di Indonesia tak mengantongi sertifikat higienis.

MBG kini tengah disorot usai maraknya kasus keracunan massal yang dialami siswa usai menyantap hidangan dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Muhammad Qodari atau M Qodari mengatakan bahwa sebanyak 8.549 dari 8.583 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia belum mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Menurutnya hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS, terdata hingga 22 September 2025.

SLHS yakni sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” kata Qodari, Senin (22/9/2025), ujarnya.

Profil serta Sepak Terjang M Qodari 

Muhammad Qodari dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (17/9/2025).

M Qodari yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala Staf Presiden, menggantikan posisi Anto Mukti (AM) Putranto, mengutip ksp.go.id

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan pada 15 Oktober 1973 ini dikenal sebagai seorang pengamat politik sekaligus peneliti. 

Dirinya merupakan pendiri lembaga survei Indo Barometer pada 2006.

Baca juga: Kasus Keracunan MBG Disebut di Luar Nalar, Kepala BGN: 3.900 Mitra Bakal Dihapus dari Sistem

Dan menjabat Direktur Eksekutif sejak saat itu.

Dengan keahliannya di bidang politik, ia kerap menjadi narasumber terpercaya dan pemateri di berbagai media nasional di Indonesia.

Dalam dunia akademik, M. Qodari menyelesaikan pendidikan S3 di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2016 dengan predikat sangat memuaskan.

Pernyataan M Qodari Dipertanyakan BGN

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mempertanyakan pernyataan M Qodari yang menyebut hanya 34 dari ribuan dapur MBG yang telah mengantongi SLHS.

Nanik mempertanyakan sumber data yang dipakai Qodari, mengingat SLHS merupakan dokumen resmi Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai bukti bahwa suatu usaha memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan.

Dalam acara Insight Session with BGN yang tayang di kanal YouTube BGN pada Jumat (26/9/2025), Nanik menegaskan hampir semua dapur MBG sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) yang dinilai setara dengan SLHS dari Dinkes.

Menurutnya, juknis tersebut juga mencakup standar instalasi pengelolaan limbah, tata kelola sampah, sirkulasi udara, serta kondisi ruangan yang harus dipenuhi mitra penyedia makanan.

Ia menambahkan, pada prinsipnya Dinkes hanya perlu meninjau kembali kelengkapan juknis untuk kemudian menerbitkan SLHS. Terkait klaim Qodari bahwa baru 34 dapur MBG yang tersertifikasi, Nanik mengaku belum mengetahui kebenarannya dan menyarankan agar hal itu langsung dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Nanik mengingatkan dapur MBG yang belum memiliki SLHS maupun dokumen lain seperti sertifikat halal agar segera mengurusnya. BGN, kata dia, memberi tenggat waktu satu bulan. Jika tidak dipenuhi, maka dapur MBG terancam ditutup.

Selain itu, BGN juga menetapkan aturan baru yang mewajibkan setiap dapur MBG memiliki juru masak bersertifikasi. Nantinya akan ada dua chef yang memimpin dapur, masing-masing dari pihak BGN dan mitra penyedia.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Yohanes Liestyo Poerwoto)