3 Pihak Desak MBG Dihentikan Buntut Keracunan Massal di Berbagai Daerah

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pihak mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan hingga saat ini tercatat 5.080 anak menjadi korban keracunan dari menu MBG di sekolah, dari 46 kasus.

Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut jumlah penderita keracunan MBG mencapai 5.320 dari 55 kasus sampai 10 September 2025.

Usulan penghentian sementara disampaikan agar pemerintah, terutama BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

1) YLKI

Ketua YLKI, Niti Emiliana menegaskan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Berbagai macam polemik MBG dinilai menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG.

YLKI menegaskan pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.

"Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh," ungkap Niti kepada Tribunnews melalui pesan tertulis, Kamis (25/9/2025).

Niti mengatakan, jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, maka MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan.

YLKI mendesak perlu diadakannya pelatihan, standarisasi, dan jaminan baik higienitas.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Koordinasi Pemda dan Satgas MBG Bakal Minimalisir Keracunan 

Baik dari sarana prasarana dapur, sampai dengan persoalan kehalalan food tray (tempat makan) yang harus bisa dijamin keamanannya, 

"Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray," sambungnya.

YLKI juga mendesak perlu adanya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang sampai proses distribusi MBG.

"Sehingga makanan yang disajikan bisa terjamin kualitas dan gizinya untuk dikonsumsi," ungkapnya.

Niti menegaskan pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat.