Menkeu Purbaya Wanti-wanti soal Dana MBG, jika sampai Oktober Tak Diserap dengan Baik, Akan Diambil

Tayang: Jumat, 19 September 2025 17:15 WIB

Penulis: Faryyanida Putwiliani

Editor: Nanda Lusiana Saputri

Menkeu Purbaya Wanti-wanti soal Dana MBG, jika sampai Oktober Tak Diserap dengan Baik, Akan Diambil

Kemenkeu/Biro KLI-Zalfa'Dhiaulhaq

MAKSIMALKAN PENYERAPAN ANGGARAN - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan kebijakannya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di seluruh kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih, agar tidak ada lagi uang negara yang nganggur hingga akhir tahun 2025 ini. Kebijakan ini nyatanya berlaku juga untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengurus program prioritas yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Baca Selanjutnya:

Politisi Nasdem Tak Setuju Moratorium Program Makan Bergizi Gratis

Serta dari sisi belanja, 97,7 persen merupakan belanja barang, 1,4 persen belanja pegawai, dan 0,9 persen belanja modal.

8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Anggaran Terserap Capai Rp 15,7 Triliun

MAKAN BERGIZI - Sejumlah pelajar menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) saat launching program MBG di Perguruan Muhammadiyah Antapani, Jalan Kadipaten Raya, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (25/8/2025). Muhammadiyah Kota Bandung meluncurkan Program MBG di Perguruan Muhammadiyah Antapani dengan target awal 1.700 siswa dari 15 sekolah Muhammadiyah (TK, SD, SMP, dan SMA). Program ini akan terus berkembang hingga 3.500 penerima manfaat, termasuk ibu hamil dan menyusui, sebagai bagian dari kontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, tercatat hingga kini sudah ada 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Jumlah ini meningkat 565 unit dibandingkan data per 8 September lalu, yang telah mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.

"Progres capaian Badan Gizi Nasional sampai hari ini, alhamdulillah hari ini sudah tercatat ada 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah beroperasi. Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan per tanggal 8 September, minggu lalu."

"Dan ini sudah mencakup di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan juga 7.022 kecamatan," paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Meski demikian, masih ada 5 kabupaten yang belum terjamah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yakni di Pegunungan Arfak, Papua Barat; Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT); Maybrat dan Tambrauw, Papua Barat Daya; dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim).

SPPG Jadi Instrumen Penting Penyerapan Anggaran MBG

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tinjau SPPG — TINJAU SPPG - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana pastikan kesiapan 361 titik dapur MBG yang ditargetkan operasional pada akhir tahun guna mendukung program pemenuhan gizi di Kabupaten Bandung. Dalam rangka peninjauan tersebut, BGN dan Pemkab Bandung melakukan monitoring dan kunjungan ke dapur MBG yang berlokasi di SPPG Kecamatan Pameungpeuk, Desa Rancamulya pada Selasa (09/09).

Dadan Hindayana menilai, dalam penyerapan anggaran MBG, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini memiliki peranan penting.

Karena setiap SPPG akan bisa menyerap anggaran sekitar Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan.

"Jadi perlu diketahui bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini adalah boleh dikatakan sebagai mesin penyerapan anggaran. Jadi setiap satu SPPG berdiri, maka otomatis dalam satu bulan akan terserap antara Rp 900 (juta) sampai Rp 1 miliar."

"Jadi kenapa SPPG ini penting sekali, sehingga jika ibu/bapak perhatikan penyerapan anggaran pada tanggal 8 September kami baru menyerap Rp 13,2 triliun, sekarang Rp 15,7 triliun," jelas Danan.

Kata Dadan, saat ini terdapat 12.897 SPPG berstatus potensi bakal beroperasional dan 9.632 dalam proses verifikasi pengajuan.

Jumlah ini meningkat setelah adanya kebijakan follow back atau reset, di mana sekitar 5.000 SPPG yang sebelumnya berstatus persiapan dikembalikan ke tahap pengajuan.

"Kami sedang sinkronisasi data sehingga totalnya setelah selesai akan dibuka kembali tanggal 20 September. Jadi tinggal 5 hari lagi kami sedang sinkronisasi data mana mitra-mitra yang serius bekerja atau mana-mana mitra-mitra yang hanya booking titik."

"Jadi ini akan disampaikan kembali nanti pada tanggal 20 (September) yang ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia," ucapnya.