Komisi I DPR Ungkap Sejumlah Tantangan Keamanan Dihadapi Menko Polkam Djamari Chaniago, Apa Saja?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta berharap Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah. 

Sukamta meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan yang matang sehingga memilih Djamari.

Baca juga: Kisah di Balik Persahabatan Djamari Chaniago dengan Prabowo, Menko Polkam: Dia Panggil Saya Bang

"Saya berharap beliau sebagai Menkopolkam dapat menjawab tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah dan di masa dunia yang berbahaya," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

Sukamta menyoroti beberapa tantangan yang akan dihadapi Menkopolhukam ke depan tidak ringan. 

Dari sisi domestik, ia menyoroti penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Berdasarkan data indeks demokrasi global, skor Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 6,44, menurun dari 6,5 pada 2023 dan 6,7 pada 2022. 

Skor ini menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy atau demokrasi yang cacat.

"Indeks ini terdiri dari aspek kebebasan sipil, kesetaraan dan aspek lembaga demokrasi," ujar Sukamta. 

Selain itu, ia menyoroti eskalasi ketegangan politik dalam negeri. 

Menurutnya, meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sejumlah lembaga negara seperti DPR, kepolisian, dan kementerian menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas nasional.

"Ini menjadi tantangan besar bagi Menkopolkam untuk tetap bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil dalam menyampaikan aspirasi," ucap Sukamta. 

Dari sisi eksternal, Sukamta menilai dinamika geopolitik global dan kawasan menuntut perhatian serius. 

Ia mencontohkan konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel, serta ketegangan perbatasan di Asia Tenggara, termasuk sengketa Ambalat dengan Malaysia yang kembali mencuat.

"Dengan pengalaman beliau selama ini, semoga tugas-tugas berat tadi dapat kita hadapi dan selesaikan bersama-sama," ungkap Sukamta. 

Sosok Djamari Chaniago

Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan. 

Penunjukan ini sontak membuat publik menyoroti rekam jejak dan harta kekayaan sang jenderal.

Djamari Chaniago adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal.

Dia lahir di Padang, Sumatra Barat, 8 April 1949.

Djamari Chaniago meniti karier di TNI AD sejak lulus dari Akademi Militer (AKABRI) pada tahun 1971, dan mengabdi selama lebih dari tiga dekade di kesatuan Infanteri, khususnya Baret Hijau Kostrad.

Kariernya di TNI Angkatan Darat mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga menjabat sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kostrad.

Djamari Chaniago juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dan Kepala Staf Umum TNI sebelum pensiun pada tahun 2004.

Di masa transisi politik Indonesia, Djamari sempat menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999).

Setelah pensiun dari militer, Djamari tetap aktif dalam dunia sipil.

Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memimpin komunitas motor besar (moge) di Sumatera Barat.

Djamari Chaniago juga menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya, seperti Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, serta medali dari PBB dan Malaysia.