SDM Unggul Butuh Sistem Pendidikan Kuat: RUU Sisdiknas dan Inisiatif Swasta Diharapkan Bersinergi

TRIBUNNEWS.COM - Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) digadang-gadang akan menjadi landasan kuat untuk menjawab tantangan pendidikan Indonesia di era global. 

RUU Sisdiknas adalah rancangan Undang Undang yang yang akan mengatur Sistem Pendidikan Nasional, di mana akan menggantikan tiga undang undang lama terkait pendidikan, yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Nilam Sari Lawira, mengatakan agar memiliki landasan kuat menhadapi tantangan pendidikan Indonesia, maka RUU Sisdiknas diharapkan dapat dibahas secara cepat sehingga bisa segera disahkan.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR dengan ikatan alumni sejumlah universitas dan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (PTSI) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Rabu (10/9/2025).

Dalam RDPU ini, agenda utama adalah penyampaian masukan terhadap RUU Sisdiknas, yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah. 

“Kami di Komisi X berkomitmen mendorong RUU Sisdiknas ini segera disahkan, tentu dengan memastikan aspirasi masyarakat, dunia akademik, dan penyelenggara pendidikan terakomodasi. Pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman adalah cita-cita kita bersama,” kata Nilam.

RDPU ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses legislasi RUU Sisdiknas, yang diharapkan mampu merangkul seluruh kepentingan guna memperkuat sistem pendidikan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Desain Anggaran Pendidikan Lebih Efektif

Sebelumnya, dr Gamal Albinsaid, yang juga anggota DPR RI Komisi X, menyebut bahwa pengesahan RUU Sikdisnas diperlukan dan sangat penting.

Karena menurut dr Gamal, melalui perbaikan regulasi, menjadi jalan untuk melahirkan sebuah desain pendidikan yang relevan, kompatibel dan tentunya bisa menjawab tantangan anak muda yang akan terjun ke dunia kerja saat ini.

Selain itu pihaknya juga menilai adanya RUU Sisdiknas dapat mendesain anggaran pendidikan menjadi lebih tepat dan efektif.

Baca juga: Kolaborasi TBIG dan SMK: Bantu Lulusan Percaya Diri dan Siap Kerja di Bidang Telekomunikasi

"Saya pikir RUU Sisdiknas sekarang momentum yang tepat untuk bagaimana kita mendesain penggunaan anggaran mandatory spending 20 persen di APBN dengan lebih tepat dan efektif dalam meningkatkan indikator pendidikan nasional,” ujar Gamal.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Informasi APBN Tahun Anggaran 2025 di laman Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), sektor pendidikan kembali mendapatkan porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yaitu Rp724,3 triliun, setara dengan 20 persen dari total belanja negara.

Anggaran besar ini disebut-sebut mencerminkan prioritas nasional untuk menciptakan generasi muda yang siap bersaing secara global, terutama di sektor strategis seperti teknologi dan infrastruktur digital. 

Lantas apakah anggaran tersebut akan digunakan secara optimal di laporan penutup 2025 nanti?

Berkaca di tahun 2024 lalu, anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari Rp 600 triliun dinggap belum dimanfaatkan secara optimal.

dr Gamal menyebut meskipun alokasi tersebut terbilang besar, menurutnya masih ada kesenjangan yang signifikan dalam pencapaian hasil yang maksimal.

"Komparasi anggaran APBN itu 20 persen untuk pendidikan tapi ternyata realisasinya dari total anggaran hanya sekitar Rp90 triliun, yang itu akhirnya dideliver untuk tiga Kementerian saat ini (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan)," ujar dr Gamal kepada Tribunnews, tempo hari.

Artinya dalam hal ini seharunya ada 20 persen anggaran pendidikan dari APBN, namun hanya 15 persen yang dimanfaatkan.

Menurut dr Gamal banyak anggaran pendidikan yang belum digunakan secara efektif terutama dalam sektor pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi inti dari kualitas pendidikan itu sendiri.

"Kenapa itu penting? karena negara maju itu dari SDM yang unggul dan SDM unggul itu menurut banyak penelitian berdampak pada pertumbuhan dan ketahanan ekonomi sebuah negara," ujar dr Gamal.

Pihaknya pun telah mendorong pemimpin-pemimpin pengambil keputusan untuk meletakkan pengembangan SDM sebagai sebuah prioritas dalam laju proses pendidikan saat ini.

Menurut dia, perancangan anggaran pendidikan itu bernilai penting untuk dilakukan lewat RUU Sisdiknas, karena sejauh ini anggaran pendidikan yang besar ternyata belum mampu meningkatkan indikator kinerja pendidikan yang maksimal.

Kolaborasi Majukan Pendidikan

Untuk meningkatkan indikator kinerja pendidikan yang maksimal tersebut diperlukan kolaborasi, pemerintah dan sektor swasta, goal-nya sama untuk memajukan kualitas SDM melalui pendidikan.

Termasuk seperti yang dilakukan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

TBIG terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pilar pendidikan bertajuk 'Bangun Cerdas Bersama', untuk memperkuat pendidikan vokasi.

TBIG memberikan pelatihan teori dan praktik kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya di bidang teknologi telekomunikasi.

Program ini secara khusus dirancang untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan vokasi di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, siswa SMK mendapatkan pelatihan intensif mengenai fiber optik dan Fiber to the Home (FTTH), termasuk praktik lapangan langsung di bawah bimbingan tenaga ahli internal dari TBIG.

Selain kompetensi teknis, program ini juga menekankan pentingnya pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, dan kepercayaan diri, bekal penting bagi para lulusan SMK agar siap bersaing di dunia kerja profesional.

“Kami percaya bahwa untuk membangun SDM unggul, pendidikan kejuruan harus diperkuat dari sisi teknis dan non-teknis. Pelatihan ini kami harapkan dapat menjembatani siswa SMK dengan kebutuhan industri saat ini,” ujar Head of CSR PT TBIG, Fahmi Alatas, dalam pemaparan dalam kelas Journalism Fellowship on Corporate Social Responsibility (CSR) 2025 Batch 2 melalui Zoom, yang digelar bekerjasama dengan Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) pada Senin (8/9/2025).

Langkah TBIG ini mendapat sambutan positif dan dinilai menjadi angin segar bagi pemerintah Indonesia dalam upayanya meningkatkan kualitas SDM muda. 

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Danang Triatmojo)