Ketua Umum PGI: Gaya Flexing Pejabat Munculkan Akumulasi Kekecewaan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Manuputty, menilai perilaku pamer atau flexing pejabat dapat memperlebar jarak dengan rakyat. 

PGI adalah singkatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, sebuah organisasi yang mewadahi gereja-gereja Protestan di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta, awalnya dengan nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI).

Menurut Pdt Jacklevyn Manuputty, flexing yang dilakukan pejabat menjadi salah satu faktor yang mengakumulasi kekecewaan masyarakat.

Sehingga masyarakat melakukan kritik melalui demonstrasi yang digelar beberapa waktu terakhir.

Flexing adalah istilah yang merujuk pada perilaku memamerkan sesuatu secara berlebihan, terutama di media sosial.

Biasanya yang dipamerkan adalah kekayaan, pencapaian, barang mewah, atau gaya hidup glamor, dengan tujuan agar terlihat lebih unggul atau mendapat pengakuan dari orang lain.

"Perilaku pejabat dan elit di ruang publik ya kepongahan di dalam narasi, di dalam sikap pamer, flexing itu membuat berjarak dengan rakyat dan itu mengakumulasi kemarahan dan kekecewaan di bawah," kata Jacklevyn dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Dirinya menyoroti maraknya aksi massa yang belakangan terjadi di berbagai daerah. 

Menurut Jacklevyn, cepatnya amarah rakyat kecil tersulut tidak bisa dilepaskan dari rasa ketidakadilan, beban kebijakan, hingga gaya hidup pejabat yang terkesan abai pada kondisi masyarakat.

"Tabungan kepercayaan rakyat semakin menipis dari waktu ke waktu. Kenapa akar rumput begitu gampang terbakar?" katanya. 

"Ada akumulasi kekecewaan, ada rasa tidak dihargai, ada kebijakan yang memberatkan. Ditambah perilaku pamer di ruang publik, itu membuat rakyat merasa jauh dari elit,” tambahnya. 

PGI juga meminta Pemerintah dan DPR mengambil langkah nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Hal ini termasuk dengan meninjau ulang kebijakan yang menyinggung rasa keadilan. 

Jacklevyn menyinggung soal kenaikan tunjangan jabatan dan tantiem yang belakangan menuai kritik.

"Kami meminta supaya Presiden dan semua kita bisa mendudukkan bangsa ini sebagai satu keluarga, membangun kedamaian, kebuyuhan, dan soliditas kebangsaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.