Saling Jaga: Kawal Aspirasi Hindari Provokasi, Seruan Perdamaian di Tengah Gelombang Aksi

TRIBUNNEWS.COM – Aksi massa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menyita perhatian publik. Di sejumlah daerah, aksi demonstrasi memanas hingga berujung kerusuhan, pembakaran fasilitas umum, dan penjarahan rumah pejabat publik.

Di tengah situasi ini, masyarakat diingatkan untuk kembali pada esensi perjuangan awal. Gerakan buruh dan mahasiswa lahir dari keresahan terhadap kebijakan publik yang dinilai belum adil, bukan untuk memicu konflik.

Baca juga: Seruan Pemimpin Lintas Agama Agar Masyarakat Tenang dan Tidak Terprovokasi, Ajak Jaga Perdamaian

Latar Belakang Aksi 

Aksi massa yang berlangsung pada 25–29 Agustus 2025 dipicu oleh berbagai faktor yang menimbulkan gelombang protes di sejumlah daerah. Di antaranya, disebabkan kekecewaan muncul terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan, terutama terkait sistem upah, praktik outsourcing, dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sorotan tajam juga diarahkan pada gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak pantas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

Kalangan buruh menyuarakan berbagai tuntutan yang menyangkut kesejahteraan pekerja. Di antaranya penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, reformasi pajak perburuhan, hingga desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Perlindungan kerja di sektor pertambangan, perkebunan, dan pekerja rumah tangga juga menjadi sorotan.

Aksi bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan”ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.

Pada demo 28 Agustus 2025 tersebut, buruh membawa 10 tuntutan utama, yakni sebagai berikut:

1. Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah.

2. Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK.

3. Melakukan reformasi pajak perburuhan yang adil, termasuk penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT.

4. Mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.

5. Mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

6. Merevisi UU Pemilu agar lebih demokratis dan terbuka.

7. Mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

8. Menegakkan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di sektor pertambangan.

9. Menerapkan sistem pengupahan adil bagi pekerja perkebunan sawit.

10. Meratifikasi Konvensi ILO-190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Selain itu, KPBI juga mendesak pemotong gaji anggota DPR sebesar 20–30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat serta solusi defisit anggaran negara.

Baca juga: Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Kota Malang Damai, Pembacaan Tuntutan Jadi Penutup

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengangkat tema “Indonesia Cemas 2025”. Isu yang diusung meliputi transparansi anggaran, evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan dwifungsi TNI dan jabatan, hingga penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Mereka juga menuntut peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.

Berikut daftar lengkap tuntutan aksi BEM SI:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

    

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Seruan Damai dan Saling Jaga

Jika aksi beralih menjadi kerusuhan, kerugian materi dan korban jiwa tak terhindarkan. Legitimasi perjuangan rakyat juga dapat tercoreng dan memberikan alasan bagi pihak tertentu untuk mengabaikan tuntutan yang sesungguhnya ingin diperjuangkan.

Solidaritas warga juga diperlukan untuk saling menjaga keamanan, tidak menyebarkan hoaks, dan menghindari ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan.

Berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat seperti PBNU dan Muhammadiyah, hingga pemain Timnas Indonesia Jay Idzies, menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri dan saling menjaga.

Perjuangan buruh dan mahasiswa merupakan cermin aspirasi rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial. Kini, tantangannya adalah menjaga fokus agar tuntutan substantif tetap dikawal, sekaligus mengajak pemerintah merespons dengan dialog terbuka dan kebijakan nyata.

Baca juga: PBNU dan Muhammadiyah Serukan Perdamaian: Jangan Ada Lagi Korban Jiwa