ICMI Minta Presiden Prabowo Evaluasi Aparat yang Represif Tangani Aksi Demonstrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Jakarta Barat menyampaikan sikap resmi terkait situasi nasional pasca kericuhan demonstrasi 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat terlindas mobil taktis Brimob.

ICMI adalah organisasi yang mewadahi para cendekiawan Muslim dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi di Indonesia.

ICMI didirikan 7 Desember 1990 oleh Mantan Presiden BJ Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Ketua Umum Orda ICMI Jakarta Barat, Muhammad Fandy Wirawan, menilai peristiwa tersebut merupakan bukti kelalaian aparat kepolisian dalam menjalankan tugas.

“Tragedi yang merenggut nyawa rakyat tidak boleh dianggap sepele. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi tindakan represif aparat dalam mengendalikan massa,” tegas Fandy dalam pernyataan resmi, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, tindakan represif aparat dan dengan menggunakan gas air mata justru memperbesar eskalasi massa dan menimbulkan kericuhan di ruang publik. Karena itu, ICMI Jakbar meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keamanan negara.

Selain aparat kepolisian, Fandy juga menyoroti sikap nirempati anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di tengah tekanan ekonomi.

“Indonesia membutuhkan anggota DPR yang benar-benar berintegritas dan meritokratis. DPR sebagai wakil rakyat tidak boleh diisi orang-orang yang tidak kompeten. Perubahan cara seleksi anggota DPR juga merupakan kebutuhan yang sangat penting,” ujarnya.

“Setiap pejabat publik, termasuk aparat kepolisian dan TNI, perlu diuji secara berkala bukan hanya dari sisi intelektual (IQ), tapi juga kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ). Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar pro-rakyat,” jelasnya.

ICMI Jakbar juga menghimbau untuk kita saling menjaga dari segala bentuk kekerasan dan anarkisme yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum dalam penyampaikan pendapat harus segera dihentikan, fasum adalah milik rakyat yg dibayar dari uang rakyat jangan sampai kita dzalim terhadap rakyat kita sendiri dan mudah terprovokasi.

Fandy menegaskan, pernyataan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual ORDA ICMI Jakarta Barat demi menjaga keadilan, persatuan dan kesatuan masa depan bangsa. (tribunnews/fin)