Heikal Safar: DPR Kehilangan Empati, Presiden Prabowo Harus Tegas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo), Heikal Safar, menyampaikan keprihatinannya atas situasi nasional yang tengah memanas akibat demonstrasi besar-besaran para pengemudi ojek online (ojol), sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang tewas dalam insiden unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025).

Heikal menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan.

"Saya merasa prihatin dan berduka cita yang mendalam. Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Tragedi yang mengguncang hati publik ini disebut sebagai puncak dari akumulasi kemarahan rakyat atas berbagai persoalan.

Mulai dari dugaan korupsi oleh seorang menteri di Kabinet Merah Putih hingga isu gaji fantastis anggota DPR RI yang disebut-sebut tidak dikenai pajak.

Ketimpangan ini dianggap sangat menyakitkan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit secara ekonomi.

Heikal menilai kemarahan rakyat bermula dari ketidakpuasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

"Ketika rakyat susah, para pejabat malah sibuk mempertontonkan arogansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Presiden Prabowo harus segera mengevaluasi total kinerja kabinetnya," kata Heikal.

Demo yang semula dilakukan oleh komunitas ojek online kini merambat menjadi gerakan yang melibatkan banyak elemen masyarakat.

Meninggalnya Affan Kurniawan usai dilindas kendaraan taktis Brimob menjadi pemantik kemarahan yang lebih luas.

Heikal juga menyoroti sikap sejumlah anggota DPR RI yang dinilai gagal menunjukkan empati dan justru mempertontonkan gaya hidup mewah di tengah penderitaan rakyat.

"Anggota DPR harus sadar bahwa mereka dipilih untuk mewakili rakyat. Jika sudah tak punya empati, mereka tak layak duduk di kursi itu," ujar Heikal.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberi ruang bagi partai politik untuk memberhentikan kadernya di parlemen melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) bila terbukti melanggar sumpah jabatan atau melakukan tindakan tercela.

Sebagai Ketua Umum Alumni Universitas Jayabaya, Heikal mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah konkret.

"Presiden harus membersihkan kabinet dari para pejabat arogan dan feodal yang hanya merusak kepercayaan publik. Jangan sampai tangan-tangan jahil di sekitar kekuasaan merusak kredibilitas pemerintahan ke depan," katanya.