Indonesia Tawarkan 533 Juta Ton Karbon Lama di COP30 Brasil, Norwegia dan Jepang Tertarik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memasarkan stok karbon lama atau vintage carbon periode 2016–2020 yang masih tersisa sebanyak 533 juta ton. 

Upaya ini akan dilakukan saat delegasi RI menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30 UNFCCC) di Belem, Brasil, pada 10–21 November 2025 mendatang.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyampaikan bahwa penjualan karbon lama ini menjadi salah satu strategi Indonesia untuk menarik minat pasar global. 

“Kita masih punya stok karbon dari tahun 2016 sampai 2020, sebanyak 533 juta ton. Itu yang akan kita coba pasarkan,” ujar Diaz usai rapat pembekalan delegasi RI di Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Diaz menjelaskan bahwa harga karbon lama kemungkinan akan berbeda dari karbon baru, dan KLH tengah menjajaki minat pembeli internasional. 

“Kita ingin tahu, apakah ada yang tertarik membeli, dan tentu harganya bisa berbeda dari sekarang,” katanya.

Untuk mendukung promosi ini, Indonesia akan menghadirkan paviliun seluas 400 meter persegi di lokasi konferensi. 

Di dalamnya, KLH akan menggelar sesi pertemuan antara penjual dan calon pembeli karbon, sekaligus memperkenalkan potensi bisnis karbon Indonesia.

Baca juga: Purnomo Yusgiantoro: Emisi Karbon Indonesia Bisa Turun Hingga 40 Persen lewat Dukungan Internasional

Sejauh ini, dua negara telah menyatakan ketertarikan: Norwegia dan Jepang.

Menurut Diaz, Norwegia bahkan telah menyampaikan minat membeli 12 juta ton karbon Indonesia. 

Namun, skema pembelian yang ditawarkan bukan sekadar transaksi langsung, melainkan bagian dari dukungan terhadap proyek energi terbarukan.

“Norwegia tertarik membeli 12 juta ton CO₂, tapi bukan hanya beli langsung. Mereka ingin membungkusnya dalam bentuk dukungan proyek, misalnya subsidi untuk solar panel,” jelas Diaz.

Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi Indonesia dalam perdagangan karbon global, sekaligus memperkuat posisi RI sebagai pemain aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim.