Noel Kena OTT KPK, Menaker Yassierli Langsung Bersih-bersih: Rotasi Pegawai hingga Ubah Regulasi K3

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, langsung melakukan bersih-bersih di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025).

Noel diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Selain Noel, 20 orang lainnya juga turut diamankan. Lembaga antirasuah turut menyita beberapa aset berupa uang, puluhan mobil, dan dua motor mewah merek Ducati.

Upaya yang dilakukan Yassierli yaitu meminta seluruh pegawai di Kemenaker menandatangani pakta integritas agar tidak melakukan korupsi.

Dia menegaskan, bagi siapapun yang melanggar, maka harus siap untuk dicopot dari jabatannya.

"Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat dan jajaran di Kemenaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," kata Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Baca juga: Sempat Didesak Mundur dari Wamenaker, Noel Ebenezer Kini Terjaring OTT KPK

Tak cuma pegawai, Yassierli juga meminta kepada seluruh pihak Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), untuk turut serta dalam menandatangani pakta integritas anti korupsi.

"Dengan total ada 1.000 PJK3 di seluruh Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi," ujarnya.

Yassierli juga telah merotasi sejumlah pejabat di Kemenaker yang sudah menjabat di posisi yang sama selama empat tahun.

Dia mengatakan hal itu demi tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kemenaker.

Ia turut merevisi sejumlah regulasi terkait pengajuan sertifikasi K3 usai Noel ditangkap KPK.

"Misalnya Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, Permenaker Nomor 8 Tahun 2020, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi," jelas Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menghormati dan mendukung seluruh proses hukum yang telah dilakukan oleh KPK terhadap Noel.

Dia juga mengaku, penangkapan terhadap Noel adalah pukulan yang berat bagi Kemenaker.

Padahal, Yassierli tengah gencar melakukan perbaikan di Kemenaker sejak pertama kali dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 lalu.