Analis Politik dan Keamanan: Pembentukan Kodam Baru Harus Berlandaskan Alasan Konkret

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai belum memiliki definisi yang tegas mengenai ancaman pertahanan nasional yang dapat dijadikan dasar kebijakan penambahan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

Kodam yaitu satuan komando utama dalam struktur TNI Angkatan Darat yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan operasional kewilayahan di wilayah tertentu di Indonesia.

Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Reine Prihandoko, menyebut pembentukan Kodam seharusnya berangkat dari pertimbangan konkret mengenai karakter ancaman di lapangan.

“Kalau untuk soal ancaman, itu kami juga bingung ya sebenarnya pemerintah ini mau mendefinisikan ancamannya seperti apa gitu. Apa sih ancaman pertahanan Indonesia itu?" kata Reine usai Seminar Nasional dengan tema “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045” di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Rabu (20/8/2025)

Reine yang saat ini sedang menempuh studi magister dengan fokus pada analisis kebijakan publik di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia ini menyoroti perluasan organisasi TNI jangan hanya mengikuti logika wilayah administratif seperti provinsi. 

Dikutip dari Kompas.com, Reine menyebut langkah itu berisiko membuat struktur semakin melebar tanpa memperhatikan kebutuhan operasional.

“Kalau bisa mendefinisikan ancaman, pasukan bisa disesuaikan dengan daerah yang mereka jaga. Misalnya di Papua, dengan kondisi pegunungan, tentu karakter pasukan juga harus khusus. Jadi, jangan menambah Kodam tanpa dasar ancaman yang jelas,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang pada awal tahun menyebut perlunya perubahan doktrin. Menurut Reine, pembaruan doktrin seharusnya menjadi prioritas sebelum melakukan ekspansi organisasi.

Selain itu, Reine menilai pemerintah masih terlalu tertutup dalam menyampaikan definisi ancaman ke publik.

Dirinya  mendorong penerbitan Buku Putih Pertahanan agar masyarakat sipil memahami arah dan prioritas pertahanan Indonesia.

“Pertahanan jangan dianggap sepenuhnya rahasia. Publik perlu tahu apa sebenarnya ancaman yang dihadapi negara,” tegasnya.

Reine juga menyoroti peningkatan jabatan di pasukan elite seperti Kopassus.

Ia menilai penambahan status komandan menjadi panglima atau penambahan bintang tidak otomatis memberi urgensi bagi masyarakat sipil.

“Tanpa definisi ancaman yang jelas, validasi organisasi TNI akan sulit memberi dampak nyata bagi rasa aman publik maupun efektivitas pertahanan negara,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (10/8/2025) lalu.