Menunggu Gebrakan Prabowo Benahi BUMN, termasuk Hapus Tantiem, Pakar: Jangan Cuma Lip Service

TRIBUNNEWS.COM - Direktur lembaga survei riset mengenai opini publik terkait kinerja pemerintahan Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menanggapi komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai perusahaan yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara, BUMN diharapkan dapat berkontribusi pada pendapatan negara melalui keuntungan usaha.

Akan tetapi, dalam operasionalnya, BUMN diwarnai sejumlah polemik.

Seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ketidakefisienan dan kerugian keuangan, serta sejumlah masalah lain yang memengaruhi kinerja dan tata kelola.

Mengenai polemik dan permasalahan BUMN, Prabowo sudah mengumbar komitmennya untuk membenahi perusahaan pelat merah dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 pada Sidang Tahunan MPR RI , Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025) jelang HUT RI ke-80.

Dalam pidato kenegaraan pertamanya sebagai Presiden RI, Prabowo menyampaikan beberapa ulasan mengenai BUMN:

1. Korupsi di BUMN

Menurut Prabowo, korupsi masih menjadi masalah besar di BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia menyatakan, perilaku korup ada di berbagai eselon birokrasi, termasuk di BUMN, dan hal ini tidak boleh ditutup-tutupi.

Hampir satu tahun kepemimpinannya, Prabowo mengaku semakin memahami besarnya tantangan penyelewengan di lingkungan BUMN.

Ia juga menyebut, pemerintah telah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun dari APBN yang rawan diselewengkan, termasuk anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor yang berlebihan, yang kemudian dialihkan untuk sektor produktif demi kesejahteraan rakyat. 

Baca juga: Pembebasan Setya Novanto Jadi Kado Pahit HUT RI, Prabowo Dikritik Hanya Omon-Omon

2. Tata Kelola BUMN yang Tidak Efisien

Prabowo mengkritik pengelolaan BUMN yang dianggap tidak masuk akal, terutama terkait jumlah komisaris yang berlebihan dan pemberian tantiem (bagian keuntungan perusahaan yang diberikan untuk direksi, komisaris, atau karyawan) yang tidak wajar.

Ia menyebut, ada komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali tetapi mendapat tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.

Adapun Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja persero walaupun masih mengalami kerugian.

Definisi tersebut dikutip dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor: PER-02/MBU/2009, Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prabowo lantas menegaskan, tantiem dihapuskan karena dianggap sebagai "akal-akalan" saja bagi para petinggi perusahaan untuk mendapat keuntungan pribadi.

Ia juga memerintahkan pengurangan jumlah komisaris BUMN menjadi maksimal enam orang, idealnya empat atau lima, untuk meningkatkan efisiensi. 

3. Danantara Ditugaskan untuk Benahi BUMN

Prabowo menugaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membereskan tata kelola BUMN.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan BUMN memberikan keuntungan nyata bagi negara dan rakyat, bukan menjadi sumber pemborosan. 

4. Kontrol Distribusi Pangan oleh BUMN

Untuk melindungi hak rakyat atas pangan dengan harga terjangkau, Prabowo mengumumkan bahwa usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus pemerintah atau dikelola oleh BUMN/BUMD.

Langkah ini diambil untuk mencegah manipulasi harga pangan yang merugikan masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus kelangkaan minyak goreng di masa lalu. 
 
5. Kontribusi BUMN dalam APBN

Dalam pidato RAPBN 2026, Prabowo menyoroti pentingnya kontribusi BUMN dalam mendukung anggaran negara.

Ia menekankan bahwa reformasi tata kelola BUMN diperlukan untuk memastikan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seperti melalui hilirisasi sumber daya alam yang dikelola BUMN untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. 

Kata Pakar: Kita Harapkan Gebrakan Prabowo, Bukan Sekadar Lip Service

Fernando Emas bilang, masyarakat menanti gebrakan Prabowo dalam mewujudkan komitmennya untuk membenahi BUMN maupun BUMD.

Hal ini dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews.com, Senin (18/8/2025).

Apalagi saat ini, jumlah komisaris BUMN masih terlalu banyak, belum sesuai dengan pernyataan eks Menteri Pertahanan RI tersebut.

Serta, Prabowo juga sudah memerintahkan Danantara untuk menertibkan tata kelola BUMN dan mencoba menertibkan bonus besar yang diberikan kepada petinggi BUMN, seperti menghapus tantiem.

"Kita masih terus menanti tentang keseriusan beliau, kesungguhan beliau terhadap apa yang dikatakan," kata Fernando.

"Karena misalnya yang saya cermati terkait dengan jumlah komisaris yang beliau katakan cukuplah lima, empat, kan gitu. Tetapi, kenyataannya kita masih menemukan di atas lima atau berapa itu yang itu diisi oleh oleh lingkungan beliau sendiri," ucapnya.

"Jadi, terkait dengan kebijakan-kebijakan BUMN ataupun BUMD, kita masih menunggu gebrakan beliau," tuturnya.

"Bagaimana, misalnya pengelolaan investasi melalui Danantara, penertiban dari bonus-bonus yang diberikan kepada para petinggi BUMN, ini sudah memang coba ditertibkan oleh beliau," jelasnya.

"Kita harapkan seperti yang disampaikan oleh beliau, bahwa BUMN akan memberikan sumbangan lebih ke APBN dari yang seperti selama ini. Tidak seperti yang selama ini, laporannya memang labanya ada, tetapi itu akal-akalan," paparnya.

Fernando Emas juga mengungkapkan harapan agar nanti BUMN dan BUMD bisa bersih sehingga dapat memberikan kontribusi berarti bagi negara maupun daerah.

Ia berharap, Prabowo betul-betul melakukan langkah radikal demi memperbaiki tata kelola BUMN, bukan hanya sekadar lip service atau janji sebatas di bibir saja.

"Jadi, kita harapkan memang pengelolaan BUMN, BUMD itu betul-betul akan bisa memberikan sumber pendapatan untuk negara ataupun daerah masing-masing," ujar Fernando.

"Jadi kita harapkan gebrakan-gebrakan beliau. Jadi bukan hanya sekedar lip service ataupun sekedar janji kepada masyarakat, tetapi kita menantikan sampai saat ini masyarakat masih menantikan realisasi apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan oleh beliau," tandasnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)