Jumat, 3 Oktober 2025
Tujuan Terkait

Fahira Idris: Pengentasan Kemiskinan Jadi Investasi Stabilitas Nasional, Bukan Urusan Sosial Semata

Fahira Idris, menilai langkah Pemerintah membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan terobosan penting.

Editor: Wahyu Aji
DPD RI
KEMISKINAN - Anggota DPD RI, Fahira Idris. Fahira menilai langkah Pemerintah membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan terobosan penting. 

Pemberdayaan ini mencakup akses permodalan, digitalisasi, pelatihan, hingga inkubasi, dengan fokus pada koperasi, ekonomi kreatif, serta rantai pasok pertanian rakyat.

Fahira juga menilai perlunya transformasi bagi pekerja rentan ke dalam sistem jaminan sosial universal.

Buruh tani, nelayan, pedagang kecil, hingga ojek daring harus dilindungi oleh jaminan sosial. Pemerintah dapat memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja informal tersebut, bahkan dengan menanggung subsidi iuran mikro sampai pendapatan mereka stabil.

Aspek kesehatan pun tidak luput dari sorotan. Ia menekankan pentingnya intervensi gizi dan sanitasi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Upaya pencegahan stunting melalui distribusi makanan bergizi, edukasi ibu hamil, serta percepatan pembangunan sanitasi menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Konsep Satu Desa Satu Dapur Gizi disebutnya dapat menjadi salah satu model yang bisa diterapkan.

Selain itu, menurut Fahira, redistribusi peluang harus diutamakan, bukan hanya redistribusi bantuan.

Ia mendorong perbaikan struktur pajak agar lebih progresif, misalnya dengan penambahan tarif untuk penghasilan di atas Rp2,5 miliar per tahun. Penerimaan negara dari kebijakan ini bisa dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Ia juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dibarengi dengan upaya mengurangi ketimpangan. Rasio gini yang tinggi dapat menjadi bom waktu sosial jika tidak diatasi.

Karena itu, indikator pembangunan berkeadilan harus dihadirkan di setiap daerah, dengan perencanaan infrastruktur, distribusi layanan dasar, dan fiskal daerah yang berlandaskan pada prinsip keadilan (equity), bukan sekadar kesamarataan (equality).

Baca juga: Fahira Idris: Sekolah Rakyat Perlu Standar Mutu Nasional dan Kurikulum Kontekstual

“Menurunkan angka kemiskinan berarti juga mengurangi ketimpangan. Inilah fondasi penting agar pembangunan nasional benar-benar berkeadilan,” kata  Fahira.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved